oleh

Nurman : Permasalahan SAD, Suku dan Budaya Yang Diduga Kuat Penghilangan Bukti Sejarah

Kolom:Budaya|6 kali dilihat

NuansaKita – Jakarta : Suku Anak Dalam yang berada di Kabupaten Batang Hari Kecamatan Bajubang di Desa Bungku selalu mendapatkan intimidasi baik fisik dan kriminalisasi oleh perusahaan dan aparatur negara setempat, pasalnya selama 31 tahun lebih tanah ulayat mereka dikuasai oleh pihak Perusahaan PT. Asiatic Persada (Wilmar Grup) untuk mencari keuntungan semata tanpa mempertimbangkan sudut pandang sosiologis dan ganti rugi yang memadai. Demikian Dalam siaran persnya Nurmansyah, selaku salah satu Ketua Dewan Pimpinan Nasional Komite Rakyat Nasional menyampaikan di Jakarta 18/05/17,

Lahan masyarakat Suku Anak Dalam dijadikan perkebunan sawit kini tinggal kenangan apalagi makam leluhur tidak lagi dapat didatangi untuk berziarah kemakam nenek moyang SAD, akibat adanya larangan keras dari pihak perusahaan. Ungkap Nurman

“artinya upaya larangan berziarah kemakam ini menjadi salah satu tolak ukur dugaan penghilangan secara paksa bukti-bukti sejarah Suku Anak Dalam, padahal ini bagian dari kekayaan bangsa” Bangsa ini kaya karena keberagaman suku dan budaya yang sering kita sebut di 4 pilar kebangsaan yaitu Bhineka Tunggal Ika, “Ucap Nurman.

Baca juga :  Wagub Mawardi Support Panitia Natal Oikoumene PGIW Sumsel

Nurman juga mengungkapkan, bahwa persoalan konflik agraria antara perusahaan dan Suku Anak Dalam bukan tidak pernah dimediasi dan dicoba untuk diselesaikan oleh pemerintah di Provinsi Jambi, seluruh yang berkaitan turut serta agar mendapatkan andil dimata publik atau perusahaan, namun hal itu hanya isapan jempol, justru persoalan konflik tak kunjung usai, malah semakin memperkeruh suasana saja, apalagi kami menduga banyak yang masuk angin.

“Itu juga berkat adanya kepedulian teman-teman Serikat Tani Nasional, apa jadinya bila hal ini sama sekali tidak ada yang peduli, oleh karenanya patut kami berikan apresiasi setinggi-tinggi kepada kawan-kawan Serikat Tani Nasional Wilayah Jambi yang sangat peduli dengan ketertindasan dan ketidakadilan dialami oleh Suku Anak Dalam khususnya”.

Baca juga :  Kesbangpol Kota Gunakan Layanan Berbasis ITE

“dan Kami heran dengan pemerintah setempat padahal kekayaan budaya adalah aset daerah, kan perkebunan sawit ada batas usianya, apalagi harganya fluktuatif”, “Ungkap Nurman.

Dijelaskan Nurman, Atau memang dugaannya Suku Anak Dalam yang berada di Kabupaten Batang Hari sengaja dipunahkan? Bila memang hal demikian adanya maka kesalahan besar pemerintah setempat melakukan itu, justu daerah-daerah lain dibelahan Indonesia, malah melestarikannya sebagai objek wisata seperti hal Suku Baduy di Provinsi Banten.

Disini jelas terlihat fakta dilapangan yang berbicara bahwa Suku Anak Dalam kini terpisah-pisah dari sanak keluarga diakibat penggusuran secara paksa oleh pihak perusahaan dan pemerintah pada saat itu. Kata Nurman.

Jadi persoalan Suku Anak Dalam tidak hanya persoalan pelanggaran hukum saja, melainkan juga permasalahan Suku dan Budaya yang diduga kuat penghilangan bukti sejarah secara paksa oleh pihak perusahaan dan pemerintah setempat.

Baca juga :  Herlan Asfiuddin Dinobatkan Sebagai Tokoh Inspirasi

Oleh karena itu kami dari Komite Rakyat Nasional, menghimbau kepada seluruh yang berkepentingan agar benar-benar memperhatikan persoalan tersebut, karena masalah seperti ini banyak terjadi di Nusantara, bila hal serupa terus terjadi maka satu persatu hilang kekayaan budaya kita, apalagi perbedaan Suku Anak Dalam, Suku Rimba dan Suku Kubu dalam sosialisasi dan publikasinya selalu dianggap sama, padahal dari karakteristik mereka berbeda.

Sebagi tambahan, Kornas sebagai organisasi relawan akan terus mengawal persoalan Suku Anak Dalam sampai dengan tuntas dengan cara membangun komunikasi politik ditingkatan pusat salah satunya, sehingga tidak satupun lagi perusahaan semena-mena merampok tanah leluhur seperti di Provinsi Jambi, “Tutup Nurman.


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita