oleh

Prof. Amzulian Rifai : Masih Banyak Pelanggaran Pelayanan Publik

Kolom:Budaya|10 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Dalam meningkatkan pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009, maka diadakan forum koordinasi dan konsultasi peningkatan pelayanan publik oleh Kemenpolhukam di hotel Aryaduta, Kamis (06/04).

Ketua Ombudsman Republik Indonesia Prof. Amzulian Rifai , SH, LLM, PhD., mengungkapkan pelanggaran pelayanan publik masih banyak kekurangan, misalkan korupsi dan pungli, pelayanan publik yang lamban, diskriminatif yakni tidak ramah dengan disable.

Upaya peningkatan pelayanan publik yakni, dibentuk kementrian khusus misalnya reformasi birokrasi. Selanjutnya peningkatan kesejahteraan, dibentuk lembaga negara ombudsman, ditertibkan undang-undang nomor 25/2009.

Baca juga :  MAHAKAM ULU DARURAT NARKOBA

“Ombudsman merupakan lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaan pelayanan publik dengan tugas pokok yakni menerima dan menidaklanjuti laporan masyarakat, melakukan investigasi, memeberi alternatif penyelesaian, dan melakukan usaha pencegahan,” urainya.

Lanjut Amzulian, adapun standar pelayanan publik terdapat dalam UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dengan asas kepentingan umum, kepastian hukum, keseimbangan hak fan kewajiban, keterbukaan, akuntabilitas, dan lainnya.

Amzulian menambahkan, untuk memaksimalkan pelayanan publik kedepannya dengan sistem Online Servive Index (OSI), Telecommunication Infrastructure Index (TII), dan Human Capital Index (HCI).

Baca juga :  Kementrian KOMINFO Dorong Masyarakat Sumsel Menggunakan Tanda Tangan Digital

Semua kementerian atau lembaga negara telah menerapkan E-Govermen (E-Gov) seperti Pemerintah Daerah (Pemda) menggunakan E-Procurement, kepolisian dengan SIM DIGITAL dan STNK digital.

“Tujuan yang hendak dicapai dari penggunaan TI agar terbebas dari Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), akuntabel, dan hadirnya pelayanan publik prima,” tukasnya.


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita