oleh

Widodo Imbau Komite Sekolah Jangan Sembarang Tarik Iuran Siswa

Kolom:Budaya, Pendidikan|9 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Kepala Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Selatan, Widodo memperingati pihak komite sekolah agar tidak sembarangan menarik iuran dalam bentuk apapun dari siswa tanpa seizin pemerintah dan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Menurutnya pihak komite sekolah bisa saja menarik iuran, tetapi tetap harus memperhatikan ketentuan yang telah ada selama ini, termasuk harus ada izin pemerintah kalau ada iuran yang sifatnya atas inisiatif sekolah masing-masing.

“Setidaknya ada tiga hal utama untuk pembiayaan disekolah, yakni biaya operasional, biaya investasi serta biaya pribadi,” jelasnya, Jumat (25/11).

Baca juga :  Sumsel Miliki Mobil Sampah Modern

Untuk biaya opersional akan di back-up dari dana yang bersal dari bantuan operasional sekolah (BOS) di Sumsel sendiri ada program sekolah gratis (PSG) dana ini untuk semua kegiatan belajar mengajar (KBM). Seperti contoh untuk praktikum, ulangan harian, semester hingga penyelenggaraan untuk ujian akhir.

Kemudian biaya investasi, ini adalah pembiayaan yang digunakan untuk sarana dan prasarana belajar yang bisa digunakan dalam waktu lama dan tidak habis sekali pakai, seperti meja belajar, kursi, ruang kelas, papan tulis dan komputer.

Baca juga :  Jumputan Hingga Songket Asal Sumsel Ada di Ajang KKI 2019

Lalu yang ketiga adalah biaya pribadi, ini adalah biaya yang digunakan untuk biaya seragam sekolah, buku, sepatu, serta tas yang merupakan kebutuhan sekolah untuk pribadi yang langsung disediakan pihak para orang tua masing-masing pelajar.

“Jadi jelas uang komite itu diperuntukan untuk menambah biaya investasi pada sekolah bersangkutan,” urainya

Lebih lanjut ia menyampaikan sejumlah sekolah cukup melayani kebutuhan siswa dengan sejumlah fasilitas seperti multimedia serta adanya ac didalam kelas, namun sekolah tidak boleh asal menarik iuran komite.

Baca juga :  Pemprov Sumsel dan Telkomsel Luncurkan Program Merdeka Belajar Jarak Jauh

Ditegaskan Widodo ada dua syarat jika sekolah kalau mau menarik iuran komite yakni mendapatkan izin dari kepala daerah setempat dan harus mengalokasikan dana yang didapat komite sekolah sebesar 20 persen untuk siswa tidak mampu. Dan besaran iuran komite juga harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga masing-masing siswa.

“Kita tidak boleh memaksa, kalau orangtua hanya mampu 100 ribu tidak masalah, namun kalau orangtua ada yang mampu untuk lebih besar, ya silahkan. Inikan siafatnya biaya subsidi silang,” pungkasnya (juwita).


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita