oleh

Hati-hati Menggunakan Dana CSR

Kolom:Ekonomi|22 kali dilihat

NuansaKita – Palu : Fraksi Partai NasDem mengingatkan Pemerintah provinsi dan DPRD Sulawesi Tengah untuk hati-hati menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari PT Vale Tbk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016 sebesar Rp. 11 miliar.
Masuknya dana hibah tersebut, sebagai tambahan atas kekurangan sumber pendapatan dari proyeksi sebelumnya. Untuk selanjutnya penggunaan dana itu dialokasikan ke beberapa SKPD, seperti tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) Pemprov dan PT. Vale. hald ini disampaikan ke media nuansakita.com. (06/10/2016)

Baca juga :  Kemenkop & UKM Gelar Konsultasi Pemberkasan Pendaftaran Merek dan Sertifikasi Halal

Bagi kami, kebijakan yang dilakukan Pemprov, ini merupakan langkah yang sangat beresiko karena tidak memiliki alas hukum yang kuat, ujar Masykur.

Masykur mensinyalir ada dugaan pencucian uang dalam pengelolaan dana hibah CSR PT Vale diserahkan ke Pemprov Sulteng. Hal itu disampaikan oleh Muh.Masykur usai membahas APBD-P 2016.
Menurut Muh.Masykur, dana hibah sebesar 11 miliar dari PT Vale yang dikelola oleh Pemprov tidak bisa dikategorikan sebagai pendapatan daerah karena tidak memiliki dasar hukum.

Masykur menyebutkan, dana hibah CSR diatur oleh UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) sebagai biaya eksternalitas atas resiko produksi dalam konteks sosial ekologis.

Baca juga :  Pemerintah Jalin Kerjasama Untuk Sejahterakan Petani Sumsel

Dana hibah CSR konteksnya adalah biaya atas tangggung jawab perusahaan pada korban terdampak. Pemda hanya berada dalam posisi memediasi, bukan mengambil dana tersebut sebagai belanja daerah karena tidak diatur baik dalam Perda Sulteng maupun instrumen lain sebagai pendapatan bukan pajak.  Masykur menduga, kuat dugaan ada unsur gratifikasi dengan modus pencucian uang yang dititipkan dalam program SKPD yang terbiayai.

Maka dari itu, Masykur meminta pada pihak penegak hukum untuk memeriksa masalah ini. Jangan sampai dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat korban yang terkena terdampak di wilayah lingkar tambang. Justru diambil oleh Pemprov tanpa dasar hukum dan kelembagaan terkait yang memiliki payung hukum, Oleh karena itu,  Masykur mendesak agar penggunaan dana hibah dalam batang tubuh APBD ini ditinjau kembali. Mumpung belum terlambat, tutup Masykur.

Baca juga :  Mulai Berlaku Januari 2018, Ini Tarif Jalan Tol Palembang-Pemulutan

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita