oleh

Kemenkop & UKM Gelar Konsultasi Pemberkasan Pendaftaran Merek dan Sertifikasi Halal

Kolom:Ekonomi|7 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Sebanyak 120 peserta yang berasal dari 17 kabupaten dan kota se Sumsel mengikuti acara Temu Konsultasi Pemberkasan Pendaftaran Merek dan Sertifikasi Halal yang diadakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM di Hotel Peninsula, Selasa (07/02).

Ari Nindya Hartika Kepala Bidang Sertifikasi pada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan bahwa acara konsultasi dan pemberkasan ini untuk membantu UKM dalam melakukan pendaftaran merek dan sertifikasi halal.

“Jadi kita fasilitasi para UKM untuk bisa mereka mendaftarkan mereknya dan mensertifikatkan halal supaya apa? supaya konsumen itu lebih kalau untuk halalkan lebih percaya sebab kalau mereka hanya mencantumkan label halal tanpa memperoleh sertifikat dulu itukan pelanggaran. Mereka kita bantu harapan kita dapat meningkatkan produksi mereka dan kedepannya mereka bisa bersaing dengan produk impor dari negara lain,” jelasnya.

Baca juga :  Workshop LPP Membangun Kebun Kelapa Sawit Rakyat Berkelanjutan

Memang yang mengeluarkan halal itu kan MUI kita ini hanya memfasilitasi kalau UKM mereka mendaftarkan sendiri tentunya mereka juga dengan biaya sendiri maka dari itu kita bantu fasilitasi melalui MUI karena kalau untuk halal disetiap provinsi tapi kalau untuk merek itu di kementerian hukum dan HAM pusat di Jakarta” ungkap Ari.
Sementara itu menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, Ahmad Rizali mengatakan jumlah koperasi 4119 kalau UKM 234 ribu lebih itu yang aktif dan sudah terdaftar selama 2015-2016.

Baca juga :  KPK, Lomba Masak Pempek Untuk Perkenalkan Palembang di Internasional

Rizali juga mengatakan bahwa untuk pendirian koperasi masih memakai aturan lama yaitu dengan syarat minimal 20 orang silahkan modalnya hitung sendiri atur sendiri.

“Koperasi kita sekarang ini bantuannya bantuan permodalan melalui kredit bunga rendah itu melalui pola Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dengan bunga 6 % setahun dan pola KUR tiap tahun ini bunga 7 % setahun. Jadi memang sistem bantuan dana hibah Bansos tidak ada lagi kedepan kita pinjam kredit bunga rendah bandingkan dengan pinjaman reguler yang bunganya sekitar 18 %,” jelasnya.

Baca juga :  Tanggapan Atas Jawaban Gubernur Terkait Dana CSR PT Vale

Menurut Rizali hal ini untuk mendidik agar koperasi dan UKM itu betul-betul unit usaha ekonomi yang mendapat dukungan dari rakyat dan pemerintah jadi tidak terlalu didoping dan dimanjakan.

“Untuk mendapatkan kredit bunga rendah harus jelas asetnya berapa usahanya apa kemudian kelengkapan-kelengkapan administrasinya mesti ada tempatnya harus ada jenis usahanya ada pengurusnya mesti jelas dan keyakinan untuk mengembalikan pinjaman itu harus ada,” pungkas Rizali.


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita