oleh

Kini Produk Makanan & Minuman Wajib Bersertifikat Halal

Kolom:Ekonomi|15 kali dilihat
NuansaKita – Palembang : Pemerintah mulai menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) mulai hari ini, 17 Oktober. JPH mulai diselenggarakan oleh pemerintah, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Hal ini sesuai dengan amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH.
Kasubbag Informasi dan Humas Saefudin mengungkapkan bahwa pada hari ini penyelenggaraan produk halal akan memasuki babak baru. Seperti diketahui bahwa Menag Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa Kemenag siap mengemban amanah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.
“Sesuai apa yang dikatakan Menteri Agama pada penandatanganan MoU tentang penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) bagi Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (16/10) lalu bahwa pemerintah siap melaksanakan amanah Undang Undang, persiapan tersebut juga telah dilakukan dua tahun terakhir yaitu sejak terbentuknya BPJPH pada tahun 2017, dan hari ini adalah penyelenggaraannya“ ujar Saefudin saat dikonfirmasi.
Menurut dia, BPJPH Kemenag sebagai stake holder utama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal tentu tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu, kata Menag, diperlukan adanya sinergitas dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan jaminan produk halal.
Sementara MoU ditandatangani oleh sebelas pimpinan Kementerian/Lembaga Negara terkait dan MUI, yaitu Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Luar Negeri, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, Kepala BPOM, Kepala BSN, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Pemberlakukan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 dilakukan secara bertahap hingga 17 Oktober 2024. Tahap pertama, kewajiban ini akan diberlakukan terlebih dahulu kepada produk makanan dan minuman, serta produk jasa yang terkait dengan keduanya. Tahap kedua, kewajiban sertifikasi akan diberlakukan untuk selain produk makanan dan minuman. Tahap kedua ini dimulai 17 Oktober 2021 dalam rentang waktu yang berbeda. Ada yang 7 tahun, 10 tahun, ada juga 15 tahun.
“Perbedaan rentang waktu ini tergantung dari kompleksitas produk masing-masing. Namun, penahapan produk seperti kami sampaikan tersebut tidak berlaku bagi produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan produk sudah bersertifikat halal sebelum UU JPH berlaku,” tambahnya.
Ia menjelaskan pula bahwa, selama masa penahapan bagi jenis produk yang wajib bersertifikat halal, BPJPH Kemenag akan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang menghasilkan produk yang wajib bersertifikat halal. Kemenag juga akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang mendorong peningkatan dan pengembangan iklim berusaha di Indonesia.
Sementara selama masa penahapan lebih diutamakan pendekatan secara persuasif bagi pelaku usaha. Segera daftarkan produk mereka yang termasuk wajib bersertifikat halal. Namun perlu disampaikan, selama masa penahapan, bagi produk yang masih beredar dan belum memiliki sertifikat halal tetap diizinkan beredar meskipun tidak mencantumkan label halal di kemasan produk.
“Penindakan hukum akan dilakukan setelah jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA). Pada periode pertama, kita akan lebih mengedepankan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikat halal,” imbuhnya.
Ia mengatakan, sertifikasi halal merupakan amanat konstitusi ini kali pertama jaminan produk halal diselenggarakan oleh negara. Sebelumnya jaminan produk halal dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berlaku secara voluntary. Lahirnya UU no 33 tahun 2014 mengubah voluntary menjadi mandatory yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah,” tukasnya. Rip
Baca juga :  Warga Desa Sri Agung Kini Bisa Menikmati Listrik

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita