oleh

Masih Terjadi Penekanan Petani Dengan Kekuasaan

Kolom:Ekonomi, Nasional|1 kali dilihat

NuansaKita – Palu : Kepala Perum Bulog Sulawesi Tengah Maruf menyebutkan, jika Bulog Sulawesi Tengah kesulitan memenuhi target pengadaan beras stok nasional tahun 2016 yang ditetapkan 40.000 ton.
“Kita tetap berupaya membeli produksi petani dengan turun langsung ke titik-titik sentra produksi, tetapi harga beras masih jauh di atas HPP (harga pembelian pemerintah) sehingga penyerapan kita seret,” kata Kepala Perum Bulog Sulawesi Tengah, Maruf, kutip metrosulawesi dari antara.com, Minggu (2/10/2016).

Ia mengatakan sampai saat ini Bulog baru berhasil menampung 7.900 ton beras produksi petani. Dengan sisa waktu tiga bulan lagi, rasanya tidak mungkin untuk mencapai target mustahil karena tinggal tiga bulan lagi.
Kata Maruf, memang akan ada panen raya antara Oktober – November 2016 di sejumlah daerah penghasil beras di Sulteng, namun dengan kondisi harga beras di tingkat produsen di atas Rp. 8.000 /kg dan HPP ditetapkan pemerintah Rp7.300/kg, sulit bagi Bulog dan mitra kerja di lapangan bisa menyerap produksi petani dealam jumlah besar.
Sementara hasil kerja sama dengan bupati di enam daerah penghasil beras di Sulteng untuk menyediakan 10 persen produksi beras di daerahnya untuk dibeli Bulog, tenryata juga belum mampu meningkatkan pengadaan beras stok nasional.
Jika hasil pengadaan beras lokal di Sulteng tidak mencapai target, dipastikan Bulog Sulteng harus memasok beras dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah.

Baca juga :  AMA Chapter Palembang Didorong Majukan Bisnis dan Ekonomi di Sumsel

“Mau tidak mau untuk mengamankan stok beras yang diperuntukan bagi penyaluran raskin, Bulog Sulteng terpaksa meminta pasokan beras dari Bulog daerah lain,” katanya.
Selama ini, ada dua daerah yang menjadi pemasok beras di Sulteng ketika stok menipis dan hasil pengadaan lokal seret yakni Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

Dua daerah itu, kata Maruf, merupakan penghasil beras terbesar di Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa.
“Jadi kalau Sulteng mengalami defisit stok, maka Sulsel dan Jatim yang selalu membantu Sulteng memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat rumah tangga sasaran (RTS) di provinsi ini,” kata Maruf.
Bulog, kata Maruf, dalam membeli beras petani tidak sendirian, tetapi melibatkan mitra seperti pengusaha penggilingan padi dan para gabungan pengusaha kelompok tani di setiap daerah.
Juga bermitra dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) penghasil beras. Ada enam daerah penghasil beras terbesar di Sulteng seperti Kabupaten Banggai, Donggala, Poso, Parigi Moutong, Sigi, dan Tolitoli.
Untuk mendukung kegiatan Bulog Sulteng untuk pembelian beras stok nasional, enam daerah sentra produksi , telah dikakukan MoU dengan para bupati di enam daerah produsen.
Penyebab utama masih seretnya pengadaan beras di Sulteng adalah harga masih tinggi. Harga beras di tingkat petani jauh diatas harga pemerintah sehingga Bulog sulit membeli karena harus mengacu pada standar HPP sebesar Rp7.300/kg, sementara harga di tingkat petani sekarang ini berkisar Rp 8.500/kg.

Baca juga :  Pemilihan Wakil Gubernur: Jangan Khianati Suara Wilayah Timur

Menanggapi hal itu, Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Tengah Ahmad M Ali minta agar Bulog Sulawesi Tengah tidak semata menggunakan kekuasaan.“Gimana Bulog mau dapat stok kalau harga ngga bisa bersaing dengan harga pasar, saya berharap Bulog tidak menggunakan pendekatan kekuasaan untuk menekan petani agar menjual besar di Bulog, kalau Bulog mau mengejar target, maka dia harus mampu bersaing dengan harga pasar,” kata Ahmad M Ali.

Ahmad M Ali menambahkan, mestinya posisi Bulog disamping untuk mengamankan stok beras nasional, juga sebagai stabilisator harga komiditi petani.

Baca juga :  Tidak Ikut Amnesty Pajak, Alex Noerdin : Harto aku Lah Dilaporke Galo

“Bulog jangan ngotot untuk menekan petani lewat kekuasaan untuk mendapat beras di bawah harga pasar, bagi kita yang terpenting saat ini adalah petani mendapatkan harga bagus dan tidak penting siapa yang membeli, dan dipastiakan semua hasil produksi petani dapat terserap ole pasar dengan harga yang tertinggi, kalau Bulog mau mengamankan stok beras nasional, maka menjadi kewajiban Bulog untuk menyesuaikan harga pasar bukan menekan petani lewat kekuasaan,” tandas Ahmad M Ali yang juga anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem. (tsm)


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita