oleh

OPSI : Minta Transparansi Nasib Pekerja

Kolom:Ekonomi|21 kali dilihat

NuansaKita – Jakarta : Pada Tahun 2009, HSBC sebagai Bank Asing membeli saham Bank Ekonomi Raharja sebesar 98,94%.  Dengan Masuknya HSBC kedalam Bank Ekonomi Raharja, melahirkan berbagai kebijakan dan tidak hanya dalam hal sistem manajemennya. Termasuk ketenagakerjaan. Sebagai pemilik saham mayoritas, HSBC mulai melakukan berbagai upaya restrukturisasi baik itu bisnis Bank HSBC itu sendiri maupun melakukan aksi korporasi yaitu integrasi dari kedua Bank tersebut. Namun Integrasi ini berdasarkan advice dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dilakukan melalui pola ALT (Asset dan Liabilites Transfer). Demikian pers release Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) yang diterima redaksi. (14/09)

Baca juga :  Resmi Jabat Ketua BPD AKU, Lury Elza Alex Noerdin Fokus Dukung Asian Games 2018

Penyatuan dua entitas bisnis dengan badan hukum yang berbeda sudah barang tertentu menimbulkan implikasi dimana HSBC saa ini memiliki sekitar 3.500 karyawan yang tersebar di 6 kota besar di Indoneisa. Sementara Bank Ekonomi memiliki kurang lebih 1.950 karyawan yang memiliki 85 kantor cabang di 29 Kota di Indonesia. Selama ini tidak ada penjelasan komprehensif dan transparansi dari pihak manajemen. Berdasar UU No. 21 tahun 200 Serikat Pekerja memiliki hak berunding, Karena SP HSBC maupun SP BERsatu itu di dalam OPSI, ‘ujar Saeful Tavip yang Juga Merupakan Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI).

Baca juga :  Tanam Cabai Sendiri, Bantu Pemerintah Tekan Inflasi

Sementara ini pada bulan April 2017 hasil integrasi itu yang bernama PT. Bank HSBC Indonesia akan resmi beroperasi dan ini yang mengkawatirkan pihak karyawan terhadap keberlangsungan tenaga kerjanya. Oleh karena itu karena itu kami mendesak kedua Bank tersebut yakni :

1. Menjelaskan secara komprehensif dan terbuka rencana dan kepastian tentang struktur/kompoisi karyawan yang akan dilanjutkan dan tidak dilanjutkan hubungan kerjanya di Bank hasil Integrasi.

2. Membuka ruang perundingan dengan Serikat Pekerja di kedua Bank tesebut untuk merumuskan term dan conditions.

Baca juga :  PAD Belum Capai 50 Persen, Dispenda Kejar Target

3. Mencegah tindakan sepihak dan kontra produktif yang berpotensi menimbulkan konflik dengan karyawan dan serikat pekerja.’tegas Saeful

Kami mendesak instansi terkait yakni kementrian tenaga kerja, OJK, Komisi IX DPR RI, untuk memantau agar hak-hak pekerja diperhatikan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi yang sesuai dengan Pasal 6 UU Ketenagakerjaan No.13/2003, ‘tutup Saeful  Tavip dan Timboel Siregar Sekretaris Jendral OPSI.(*)


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita