oleh

Pedagang Lorong Basah 16 Ilir, Tidak Akui Asosiasi Pedagang Kaki Lima Perwakilan Mereka

Kolom:Ekonomi, Hukum|6 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Pedagang Kaki Lima (PKL) lorong basah pasar 16 ilir Palembang tidak mengakui perwakilan dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima yang akan bertemu dengan pihak PD Pasar Palembang Jaya besok senin (24/10).

Asosiasi Pedagang ini bukan bagian persatuan yang sudah kami bentuk bersama organisasi yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal (GNP) 33 UUD 1945 . Adapun organisasi yang tergabung dalam gerakan tersebut yaitu, Serikat rakyat Miskin Indonesia, Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi, API Kartini, Pospera cabang Palembang,Serikat Buruh Pedagang Kaki Lima, dan Persatuan Pedagang Lorong Basah, minggu (23/10).

Hal tersebut disampaikan oleh persatuan GNP 33 UUD 1945 melalui juru bicaranya, Eka Syahrudin. Kami merasa tidak pernah ada pembicaraan soal penyelesaian kasus pasar lorong basah ini dengan orang yang mengatasnamakan Asosiasi Pedagang, ataupun minta pendapat soal penyelesaian konflik ini.

Baca juga :  KUR bantu Kembangkan UMKM di Sumsel

Jadi, kami anggap Asosiasi ini merupakan orang yang menunggangi aksi kami kemarin pada tanggal 21 oktober 2016. bahkan kami mengindikasikan asosiasi ini akan mencari keuntungan dari para pedagang dan dari aksi kami kemarin ke Pemerintah Kota Palembang, ujarnya.

Terkait adanya edaran Surat Keputusan Walikota nomor 664.2/001804/V tanggal 26 september tentang persetujuan pembangunan pasar di jalan Sentot Alibasa yang dikelola oleh PT Sriwijaya Raya Perkasa yang akan membangun kios dan awning dipasar tersebut, eka menjelaskan. Dari hasil aksi kemarin pihak PD Pasar dan Pemerintah Kota Palembang berjanji tidak akan membangun kios dan awning tersebut tanpa persetujuan dari pihak pedagang.

Baca juga :  Galluh : Gerakan Perempuan Membangun Koperasi

Dan PD pasar Jaya palembang berjanji akan membentuk tim penyelesaian koflik yang melibatkan GNP 33 UUD 1945 dan para pedagang. jadi kami saat ini lagi membuat draft usulan penyelesaian konflik tersebut, dan hari senin kami berencana akan mendatangi pihak Pemerintah Kota Palembang dan PD Pasar Jaya menyerahkan draft tersebut, dan sekaligus menagih janji pemerintah untuk segera dibuatkan SK tim penyelesaian agar kita dapat duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut. tegas Eka.

Lebih lanjut Eka menilai, SK Walikota Palembang nomor 664.2/001804/V tanggal 26 september. Menunjuk PT Sriwijaya Raya Perkasa mengelola pasar Sentot Alibasa, merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah mengelola manajemen pasar yang baik. Bahkan pemerintah kota Palembang mau terima beres saja soal pasar.

Baca juga :  Rakyat Sumsel Menolak Integrasi Jamsoskes Sumsel Semesta Ke BPJS

Dengan diserahkannya pengelolaan pada pihak ketiga, pedagang dibebani dengan biaya yang tinggi yaitu, sewa kios pertahun 7.000.000 rupiah dan retribusi resmi sesuai dengan Perda sebesar 5000, diluar uang kebersihan dan uang keamanan 4000 perlapak,ini merupakan bentuk swastanisasi, tegasnya.(rob)


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita