oleh

Sekda Sumsel Segera Panggil Walikota Palembang Terkait HGB Pasar 16 Ilir

Kolom:Ekonomi|7 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Puluhan pedagang pasar 16 ilir mendatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan untun melakukan audiensi dengan pemerintah provinsi Sumsel terkait tingginya harga hak guna bangunan (HGB) dan meminta pemerintah memperhatikan nasib mereka.

Dalam Audiensi yang berlangsung di ruang rapat Bina Praja pemprov Sumsel, Senin (19/9), para pedagang tersebut disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Sumsel, Mukti Sulaiman.

Perwakilan pedagang Pasar 16 Ilir, Amiruddin Nahrowi mengungkapkan maksud para pedagang duduk bersama dengan pemprov Sumsel untuk mendapatkan solusi HGB Pasar 16 yang harganya dipatok terlalu tinggi oleh perusahaan daerah (PD) pasar Palembang Jaya.

Baca juga :  Pasar Tradisional Harus Bersih dan Nyaman

“Kemarin tanggal lima (5/9), kami dijanjikan Walikota bahwa akan ada solusi yang baik dan itu kami merasa senang, tetapi sampai sekarang saya minta jawaban pak Walikota belum ada,” tegasnya.

Dikatakan Amiruddin, ketika negosiasi ketingkat kota hingga provinsi pihaknya tidak menemukan jalan terbaik maka dia yakin ada jalan keluar dari Tuhan.

“Kata pak Sekda tadi punya hak veto, dan kita kalau bisa kita mengharapkan keputusan yang sama baliknya bagi kedua belah pihak. tentunya kita mengharapkan pak Sekda paling tidak sepuluh hari ini kedepan sudah ada jawaban dan kita menunggu win-win solusion yang lebih bagus,” ujarnya.

Baca juga :  Gubernur, Harapkan Peran Serta Dunia Usaha melalui CSR Terus Ditingkatkan

Dalam kesempatan yang sama, Mukti Sulaiman mengatakan secepatnya akan memanggil walikota Palembang beserta jajarannya untuk melakukan audiensi. “Kami akan mempelajari dulu persoalannya secara mendetail, mungkin sekitar sepuluh hari lagi akan kita adakan dengan pertemuan langsung dengan jajaran pemkot Palembang,” jelas Mukti.

Menurutnya, Tugas pemprov Sumsel sama dengan pemkot Palembang untuk mengatur sesuai UU yang berlaku, namum pemkot tentunya juga harus mengatur restribusi yang masuk menjadi APBD.

“Sebelumnya kita harus tahu dulu secara jelas, siapa (pedagang) yang telah selesai waktu HGB-nya, tetapi yang jelas kita prioritaskan adalah yang mempunyai HGB,” kata Mukti.

Baca juga :  Perkenalkan Kain Jumputan Khas Sumsel Melalui Bazar Amal Tahunan

Diakuinya, ditengah kondisi ekonomi yang lambat, mestinya masyarakat jangan banyak terbebani dan pemerintah harus berpikiran maju kedepan. “Tugas kami di pemprov ini mengatur sama dengan walikota tetapi walikota juga membutuhkan restribusi yang masuk untuk menjadi APBD,” tutupnya. (juwita)


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita