oleh

Tanggapan Atas Jawaban Gubernur Terkait Dana CSR PT Vale

Kolom:Ekonomi|138 kali dilihat

NuansaKita  – Palu : Klarifikasi Hukum Gubernur melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atas dugaan pencucian uang atas Pemberian Dana CSR PT Vale ke Pemprov Sulawesi Tengah sebesar Rp. 11 Miliar, dinilai Muh.Masykur salah konteks. Hal ini di sampaikan ke media NuansaKita.com. (08/10/2016)

Peraturan Pemerintah adalah petunjuk pelaksana untuk mengatur hibah tetapi bukan petunjuk tekhnis penerimaan daerah.
Menurut Muh. Masykur penetapan Dana CSR masuk Pemprov tidak bisa diterjemahkan sebagai hibah karen jelas judulnya CSR.

Baca juga :  Gubernur Deru Terpilih Sebagai Top Pembina BUMD Awards 2020

Sementara belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur soal pengelolaan Dana CSR sebagai bagian dari penerimaan dan belanja daerah.
Kata Masykur, Memorandum of Understanding (MoU) tidak bisa dijadikan alas hukum penerimaan daerah. Sejak kapan MoU jadi dasar hukum penerimaan daerah bukan pajak.

Masykur mengingatkan agar Pemprov tidak mengakali hukum dengan mengambil hak masyarakat. Dana CSR itu milik warga korban terdampak, bukan bagian yang tertulis sebagai penerimaan negara.
Sementara sudah ada sumber pendapatan negara dari Iuran Tetap dan Royalti. Seharusnya pada bagian ini yang dimaksimalkan.

Baca juga :  Dengan Penghasilan 100 Ribu Perhari, Pak Maman Berhasil Selesaikan Kuliah 2 Anaknya

Muh. Masykur meminta pihak Kejaksaan dan BPK segera memeriksa masalah ini. Selain itu kata Masykur, Fraksi akan segera menyurati DPRD Sulteng agar melaporkan kasus ini ke KPK untuk dinilai secara hukum.
Konteks hukum yang kita maksud adalah apakah ada unsur penyalahgunaan kewenangan dan unsur gratifikasi, atau hanya sekedar kesalahan prosedur hukum.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov, Drs. Ridwan Mumu, menjelaskan bahwa khusus dana hibah dari PT. Vale kepada Pemerintah dilakukan transfaran dan diikat dengan MoU yang disepakati oleh pihak PT Vale dengan pemerintah.

Baca juga :  Naikan PAD, Dishub Tertibkan Parkir Liar

“Dananya jelas, diterima dengan transfaran dan nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada BPK karena masuk dalam batang tubuh APBD dan kepada pihak pemberi hibah, terang Karo Humas Setdaprov (Radar Sulteng, 8/10/2016).


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita