oleh

Tingkatkan Perekonomian Indonesia, Kemendag Gencar Realisasi Tiga Program Utama

Kolom:Ekonomi|2 kali dilihat

NuansaKita – Palembang :  Kementerian Perdagangan Republik Indonesia secara berkelanjutan terus merealisasikan tiga program utamanya, yakni menjaga stabilitas ketersediaan bahan pokok,  meningkatkan ekspor non migas serta  terus menerus reformasi birokrasi.

Inspektorat Jendral Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Irjen Kemendag RI), Sri Agustina usai membuka Fokus Group Discussion (FGD) implementasi Sistim Informasi Perusahaan Online (SIPO) di Hotel Aryaduta, Senin (10/04) mengatakan pihaknya terus mengupayakan  ketersediaan bahan pokok sehingga terjadi kestabilan harga.

“Selain itu kita dari kementrian juga akan meningkatkan ekspor non migas rata-rata 5,6 persen pada tahun ini, dengan membuka pasar baru dan produk baru yang bisa diterima pasar ekspor,” katanya.

Baca juga :  BSB Cash dan Layanan Laku Pandai Konsumen Gak Perlu Antri

Ia mengatakan, Kemendag akan terus menerus mereformasi birokrasi dengan sesimpel mungkin sehingga  menurunkan level Indonesia.

“Level Persaingan usaha Indonesia meningkat, dari urutan 106 turun ke 91, mudah-mudahan level bisa turun lagi di bawah 60,” harapnya.

Selain itu, lama perizinan di kabupaten/kota belum seperti yang diharapkan, seharusnya 2 sampai 3 hari sudah selesai tetapi masih lama.

“Berdasarkan Permendag No 36 tahun 2007, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlakunya seumur hidup dan hanys diperpanjang setiap 5 tahun sekali. SIUP hanya diperbaharui bila terjadi perubahan misalnya perubahan pengurus,” katanya.

Baca juga :  Pertumbuhan Ekonomi Sumsel Disebut Tertinggi se-Sumatera

Ditegaskannya, untuk Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tetap harus diperbaharui karena itu amanat Undang Undang. Pembaharuan sering bertele-tele, berdasarkan Permendag nomor 8 bukan menghapus pembaruan tetapi mempercepat proses.

“SIPO ini penting untuk mempercepat proses, pentingnya informasi perusahaan untuk memajukan dunia usaha agar dapat bersaing. SIPO juga membantu kabupaten/kota untuk menyiapkan laporan. SIUP dan TDP merupakan kewenangan Kementerian yang diberikan ke kabupaten/kota dengan kewajiban mereka untuk melaporkan penerbitan SIUP dan TDP, kami datang kesini untuk memfasilitasi pelaporan,” urainya.

Baca juga :  WMM Cari Wirausaha Muda Palembang Untuk Berlomba di Jakarta

Sementara, Kepala Dinas Perdagangan Agus Yudiantoro mengatakan, pihaknya akan mendorong kabupaten/kota untuk membuat secara online tidak lagi manual.

“Sudah tidak zamannya lagi manual, tandatangan saja bila perlu tidak lagi tandatangan basah. Kita (Pemprov Sumsel) tidak menerbitkan SIUP dan TDP tapi menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA). Kalau tidak ada SKA maka kena pajak 10 Persen tapi kalau ada hanya 2 persen,” tutupnya.


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita