oleh

Adian Napitupulu : Aktivis 98 Diminta Bukan Meminta Jabatan

Kolom:Headline|89 kali dilihat

Jakarta – NuansaKita : Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu,SH membantah tudingan Aktivis 98 meminta jabatan Komisaris BUMN kepada Presiden Joko Widodo.

Sekretaris Jendral PENA 98 ini menyebut bahwa Presiden Jokowi yang meminta, Adian mengungkapkan, aktivis 98 sebanyak 4 kali melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi sebelum pelantikan.

“Presiden Jokowi pernah berjanji untuk mengangkat para aktivis 98 yang memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan sebagai komisaris BUMN, duta besar (dubes) dan menteri,” kata Adian dalam acara bincang santai dalam live streaming di youtube bertajuk “Bincang Santai Bersama Adian Napitupulu”, Kamis (23/7/2020).

Presiden Jokowi pernah berjanji untuk mengangkat para Aktivis 98 yang memiliki kemampuan dan kompetensi  untuk menjadi komisaris BUMN dan duta besar (dubes).

Baca juga :  Countdown Asian Games 2018 di Palembang Dipusatkan Di Jakabaring Sport City

Lantas aktivis 98 bertanya kepada Jokowi apa yang bisa dibantu. Jokowi lalu meminta klasifikasi dan spesifikasi keahlian untuk menempati jabatan-jabatan publik.

Dalam pertemuan itu, kata Adian, aktivis 98 menyampaikan kepada Jokowi bahwa ada banyak persoalan yang akan dihadapi ke depan. Jokowi kemudian meminta para Aktivis 98 untuk membantunya.

“Jokowi menjawab bahwa aktivis 98 bisa membantu dengan terlibat aktif dalam pemerintahan antara lain bisa menjadi menteri, duta besar, direksi atau komisaris.” katanya. Itu disampaikan secara terbuka dalam pidato presiden dihadapan 1000-an aktivis 98 se- Idonesia di hotel Sahid Jakarta sekitar bulan Juni Tahun lalu,

Setelah itu, pada 30 Oktober 2019, Adian mengaku, ditelepon oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang meminta daftar nama dari aktivis 98.

Baca juga :  DPW Srikandi Pemuda Pancasila Sumsel Segera Dilantik

Namun sampai sekarang, kata Adian, semua nama-nama aktivis 98 yang disodorkan tersebut belum juga mendapat tempat untuk posisi tertentu. Saat menghadap Presiden Jokowi di Istana, Adian mengonfirmasi hal itu ke Presiden.

“Saya harus mengonfirmasi karena ini keinginan Presiden atau bukan. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan langsung kepada menteri BUMN, Erick Thohir,” katanya.

Adian mengungkapkan, pada 27 April lalu, ia bertemu dengan Garibaldi Thohir atau disapa Boy Thohir yang merupakan adik dari Erick Thohir.

“Saya tidak kenal dengan Boy Thohir, jadi pertemuan itu melalui salah satu anggota DPR RI,” jelasnya.
Namun, ia menegaskan, pertemuan itu bukan atas inisiatif dirinya melainkan atas permintaan Boy melalui salah satu koleganya di DPR RI.

Baca juga :  Sumsel Ditunjuk Sebagai Tuan Rumah Kongres PMKRI 2017

Dikatakan, dalam pertemuan tersebut dihadiri juga Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN Carlo Brix Tewu yang sekarang jadi Komisaris PT. BUkit Asam, dan membahas soal kritik Adian terhadap Menteri BUMN Erick Thohir dan membahas nama-nama calon komisaris BUMN dari aktivis 98 yang disodorkan Adian kepada Erick Thohir.

“Tapi sekali lagi saya tegaskan, kita diminta bukan meminta. Jangan dibalik-balik dong,” ujarnya

Meski demikian, Adian membantah, tudingan jabatan komisaris BUMN dijadikan bancakan politik. Dari data yang dimilikinya, sebelum perampingan BUMN, ada 6.000 posisi di BUMN, komisaris dan direksi.

“Kalau 10 persen orang parpol, itu baru 600 orang. Harus dilihat dulu isinya siapa,” tegasnya.


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita