oleh

Aksi Serentak 25 Propinsi, ARAK Sumatera Selatan Tuntut “erickout”

Kolom:Headline|198 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi (ARAK) Sumatera Selatan melakukan aksi pasang spanduk di 10 BUMN di Kota Palembang.   Aksi tersebut di mulai pukul 11.00 WIB yang bermula dari Bank BRI Jalan Kapt Rivai Palembang.  Aktivis ARAK Sumatera Selatan  membawa spanduk dengan tulisan #erickout dengan berjalan kaki  pada Selasa, 22 September 2020.  Aksi di lanjutkan memasang spanduk di Kantor Garuda, Telkom, PLN, Bank Mandiri, Mess PT. Bukit Asam, Jiwasraya, BNI, POM Bensin Pertamina, Mess PT. Semen Baturaja dan PT Pusri.

Menurut  Koordinator ARAK, Tumpal Simare Mare, Erick Thohir sebagai menteri BUMN dan Ketua Pelaksana Komite Pemulihan Ekonomi Nasional serta Penanganan Covid 19 terbukti telah GAGAL TOTAL.

“Sudah lebih dari 4.000 pekerja BUMN di PHK sementara ratusan karyawan lainnya berbulan bulan gaji nya tidak di bayar, belasan ribu karyawan BUMN yang masih bekerja gajinya di potong dan tidak di bayar utuh”.

Pertamina rugi Rp 11 Trilyun, Laba PGN ambruk 87%, Garuda rugi Rp 10 Trilyun, PT KAI rugi Rp 1,3 Trilyun, Antam, PLN, Angkasa Pura 1 dan 2, E Comerce Blanja.com di tutup dan masih banyak yang lainnya.

Kegagalan Erick Thohir memimpin BUMN semakin sempurna dengan bertambahnya utang BUMN dan di bentuknya struktur jabatan yang tidak efisien dan boros seperti Staff Khusus Direksi bergaji Rp 50 juta perbulan dengan jumlah yang sangat mungkin mencapai ribuan orang, Advisor yang konon di gaji Rp 25 juta perbulan dengan jumlah yang juga bisa mencapai ribuan orang.”

Baca juga :  Sumsel Terima Barang Hibah Sea Games 2011

 

Dijelaskan Tumpal, Penempatan ribuan Direksi dan Komisaris yang tidak transparan dengan penilaian kemampuan yang sangat subjektif serta beraroma koncoisme juga memperparah kondisi BUMN serta membuat BUMN semakin tidak profesional.

Rangkap Jabatan di masa Erick Thohir yaitu 564 orang meningkat 100% di banding era Dahlan Iskan yaitu 271 orang dan meningkat 150% dibanding era Rini Soemarno yaitu 222 orang. Rangkap Jabatan ini bertentangan dengan 7 UU dan 2 Peraturan Pemerintah yaitu Pasal 17 Huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, khususnya Pasal 33, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pasal 5 ayat (2) huruf (h), UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 42-43, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, khususnya Pasal 5 poin (6), UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama Pasal 28 ayat (3), PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, terutama Pasal 54  dan PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Pasal 48 ayat (1).

Baca juga :  Yan Anton Ferdian Divonis 6 Tahun Penjara

 

Jadi dengan ini kami melihat , Upaya Jokowi untuk membangun negara dalam situasi Covid 19 ini menjadi sangat gaduh karena langkah langkah Erick Thohir yang melanggar konstitusi, boros, tidak tepat sasaran serta pengisian posisi BUMN yang beraroma Koncoisme.

Dalam 4 bulan terakhir kritik terbuka terhadap kinerja dan keputusan Erick Thohir di lakukan berbagai kelompok :

1. Kelompok Mahasiswa dari Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Jambi, Sumatera Selatan, Aceh, Kalimantan Timur dll. mahasiswa berbagai Daerah ini menuntut transparansi rekrutmen Direksi dan Komisaris serta pertanyakan Hutang BUMN yang tembus Rp 6000 Trilyun.

2. Kelompok masyarakat sipil yang lantang mengkritik Erick diantaranya dari Kontras, Walhi, Imparsial, Setara Institut dengan tuntutan yaitu menolak penempatan Posisi Polisi dan TNI aktif di kementrian BUMN dan BUMN.

3. Erick Thohir vs Ombudsman dan Mahkamah Konstitusi. Kegaduhan Erick Thohir dengan sesama lembaga negara antara lain dengan Ombudsman dan Mahkamah Konstitusi juga terjadi terkait rangkap jabatan serta penempatan wakil menteri BUMN sebagai Pejabat di BUMN.

4. Erick Thohir vs Serikat Pekerja. Kegaduhan Erick dengan Beberapa serikat buruh terjadi karena PHK Massal di BUMN yang sudah mencapai kisaran 4.000 an orang. Serikat Buruh yang konsisten menentang antara lain Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Serikat Buruh Sriwijaya.

Baca juga :  Kapolda Sumsel Berikan Tumpeng Kepada Peserta Aksi Mayday

5. Erick Thohir vs Anggota DPR. Kritik keras anggota DPR terhadap Erick Thohir di sampaikan oleh Adian Napitupulu dan Mufti Anam yang keduanya berasal dari partai PDIP. Kritik mereka terkait dengan utang BUMN serta PHK massal. Hal senada juga di sampaikan oleh anggota DPR RI dari PKS yaitu Anis Byarwati.

6. Erick Thohir vs Relawan Jokowi. Tanggal 11 Agustus tidak kurang dari 50 organisasi Relawan Jokowi meminta Jokowi untuk memberhentikan Erick Thohir. Tuntutan itu di sampaikan terkait Pemberhentian tanpa sebab puluhan Relawan dan Pendukung Jokowi di BUMN dan sekian banyak Kegaduhan yang di buat Erick Thohir.

7. Erick Thohir vs Ahok. Yang terbaru adalah kritik tajam yang di sampaikan Ahok secara terbuka terkait pengelolaan Pertamina dan Peruri secara khusus dan BUMN secara umum. Kritik Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina mencerminkan situasi internal BUMN yang tidak kunjung membaik di bawah menteri Erick Thohir.

“Makanya kami memasang spanduk ini agar Erick Thohir sebagai menteri BUMN telah gagal, dan meminta kepada Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle Kabinet dan segera segera mengganti menteri-menteri yang telah gagal dalam mewujudkan Nawacita Presiden Jokowi,” pungkasnya.


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita