oleh

Alex Noerdin : Pemeringkatan & Penghargaan Terhadap Badab Publik Perlu Diberikan

Kolom:Headline|0 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Alex Noerdin gubernur Sumatera Selatan meminta pemeringkatan dan penghargaan terhadap Badan Publik perlu diberikan untuk mendorong percepatan aplikasi Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Gubernur juga mengingatkan agar diberikan rambu-rambu tentang apa saja yang perlu segera disampaikan kepada publik, sebaliknya hal-hal yang dilarang disampaikan menurut peraturan perundangan.

“Jangan melanggar undang-undang. Untuk itu, silakan lakukan penilaian terhadap semua Badan Publik. Saya langsung akan memberikan penghargaannya, nanti tinggal dijadwal,” ujar Alex Noerdin.

Dan untuk itu acara pemeringkatan rencananya akan diberikan pada tanggal 15 noveber 2017 nanti di griya agung Palembang. Program ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Selatan, dengan menggandeng Biro Humas dan Protokol Pemprov Sumsel, Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sumsel, Sekretariat di Kominfo Sumsel, hal tersebut dikatakan oleh H Agus Srimudin SPdI MIKom Ketua Panitia Ajang Pemeringkatan dan Penganugrahan.

Baca juga :  Jokowi : OKI Harus Secara Tegas Menolak Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel

Ada sekitar 170 Badan Publik. Penilaian terhadap Badan Publik berupa Dinas, Badan, Bupati, Wali Kota, Perguruan Tinggi Negeri, Rumah Sakit Pemerintah, BUMN/BUMD, penyelenggara negara, Parpol, dan instansi vertikal itu fokus memeringkat Badan Publik yang Terbaik dan Terburuk.

Materi penilaian, antara lain tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (SLIP), sebagaimana Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2010. Kemudian, penilaian pendalaman terkait percepatan aplikasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan PP No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU 14 tahun 2008. “Akan dilakukan pendalaman penilaian. Setelah panitia menerima umpan balik dari kuesioner yang telah dikirim. Paling lambat tanggal 10 Oktober. Akan dilakukan pendalaman melalui verifikasi dan investigasi, bahkan ada yang dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev) ke lapangan. Penilaian dilakukan secara terbuka dan tertutup,” tegas Agus.

Baca juga :  Hadiri Rakor Gubernur se-Sumatera, Gubernur Deru Komitmen Dorong Pembangunan Nasional

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita