oleh

Batal Dilantik, PJ Bupati Muba Masih Rahasia

Kolom:Headline|0 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Penundaan pelantikan PJ Bupati Musi Banyuasin, pasca berakhirnya masa jabatan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Muba yang juga Wakil Bupati Muba Beni Hernedi per tanggal 16 Januari 2017 bukan tanpa alasan

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumsel Drs H Amsin melalui telepon, Senin (16/1) menegaskan, meskipun pelantikan PJ Bupati Muba diurungkan, tidak ada kekosongan pemerintahan di Pemkab Musi Banyuasin.

“Belum tahu. Belum pacak kito nyebutnyo. Untuk SK Pj Bupati Muba dalam waktu dekat. Bisa sehari atau dua hari ini. Secepatnya kita akan kabari,” kata Amsin, Senin (16/1)

Baca juga :  Gandeng BeKraf, Sumsel Wujudkan Pasar Kreatif

Terkait dengan masih banyaknya permasalahan seperti belum dilantiknya beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Muba, Amsin berharap bisa segera terselesaikan.

“Itu sedang diupayakan. Mudah-mudahan selesai,” singkatnya.

Terkait pembatalan pelantikan PJ bupati Muba, sebelumnya, Minggu malam (15/1), pukul 21:41 WIB Kabag Humas Pemprov Sumsel M. Iqbal Ali Syahbana, merilis informasi melalui grup Whatsapp,  dikatakannya untuk acara pelantikan PJ Bupati Muba yang terjadwal besok (hari ini, red) ditunda sementara waktu dikarenakan sehubungan dengan penyusunan OPD (organisasi perangkat daerah) Kabupaten Muba sebagai pelaksanaan PP 18 Tahun 2016 belum selesai.

Baca juga :  Presiden Jokowi Buka South Sumatera Millennial Road Safety Festival 2019

Sedangkan salah satu tugas utama yang diberikan Mendagri kepada Plt Bupati Muba adalah menyelesaikan SOTK Kabupaten Muba berdasarkan PP 18 tahun 2016 harus diselesaikan.

Dengan habis masa jabatan bupati dan wakil Bupati Muba pada tanggal 16 Januari 2017 tidak ada kekosongan jabatan Bupati Muba oleh karena tugas Plt yang diberikan Mendagri sampai dilantiknya pejabat Bupati Muba (ini tercantum dalam SK Plt Bupati Muba David Siregar).

Namun untuk nama-nama yang bakal dilantik dan diambil sumpah hingga kini masih dirahasiakan  Amsin yang jelas-jelas membidangi dalam mengurusi administrasi disahkannya SK Pj Bupati Muba ke Kemendagri. Meski begitu beredar  beberapa nama seperti Apriadi (Sekda Muba), Richard Cahyadi (Kaban Kesbangpol Sumsel), dan Riki Junaidi (Kasat Pol PP Provinsi Sumsel).

Baca juga :  Jelang Penutupan Tax Amnesty, Realisasi DJP Sumsel Capai Rp 983,21 Miliar

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita