oleh

Indrayani Abdul Razak : Lawan Kolonialisme PT Freeport

Kolom:Headline|18 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) lakukan aksi serentak di 13 propinsi dan 23 kabupaten kota di seluruh Indonesia, LMND mendesak pemerintah melawan kolonialisme yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia, selasa.(10/10)

Indrayani Abdul Razak Ketua Umum LMND mengatakan, Aksi serentak ini secara Nasional merupakan sebuah tekanan politik lewat gerakan massa kepada perusahaan-perusahaan asing terkhusus PT.Freeport Indonesia yang selama ini terus menerus melakukan manufer politik dengan mendikte pemerintah lewat kekuatan kompradornya dengan tujuan memuluskan kepentingan akumulasi kapitalnya dalam menjarah kekayaan alam bumi Papua.

Baca juga :  Jemaah Sholat Idul Adha Penuhi Jembatan Ampera

Sejak 1967 saat berkuasanya pemerintahan orde baru, kekayaan sumber daya alam bangsa kita mulai dijadikan sebagai produk politik balas budi pemerintah Orde Baru kepada negara-negara imperialis yang telah membantunya melanggeng dikekuasaan. PT. Freeport mulai melakukan kegiatan eksplorasi penambangannya sampai hari ini dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh republik. Selama 50 tahun freeport ada dibumi Indonesia sumbangsih apa yang telah diberikan buat republik dan masyarakat papua?!? Tidak lain hanya lubang besar bekas lahan pertambangan, kerusakan Ekologi, Kemiskinan, PHK Buruh, kematian dan hanya sedikit pajak yang diberikan kepada pemerintah.

Baca juga :  JK : Sumsel Lebih Siap Selenggarakan Asian Games

Berbagai macam manufer politik yang dilakukan freeport agar tetap mempertahankan status quo terhadap penguasaan bumi Papua mulai dari menyusun dan mempermainkan Regulasi, mengintervensi kekuatan politik & Ekonomi, mengancam PHK, menggugat ke Arbitrase, tidak melakukan kewajibannya dalam membangun smelter, Menolak divestasi 51% bahkan pemerintah yang mewakili negara dibuatnya tunduk dan patuh terhadapnya.

Untuk itu, kami mendesak pemerintah agar tegas untuk bersikap mengakhiri struktur ekonomi kolonial, mementingkan kedaulatan nasional dan akhiri perlakukan khusus kepada freeport dan perusahaan-perusahaan asing, meminta pemerintah menggunakan prinsip pengelolaan kekayaan SDA Indonesia harus mengabdi pada demokrasi ekonomi sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, dan mendesak Jokowi-JK agar menjalankan Trisakti dan Nawacita secara konsekuen dalam segala sektor, tegasnya.

Baca juga :  Usai Rapat Paripurna, Wakil Rakyat Mendadak di Tes Urine

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita