oleh

KRASS Laporkan Konflik Lahan Ke Mentri ATR/BPN

Kolom:Headline|44 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Konflik Tanah dan penggusuran tanah masyarakat yang berlokasi di daerah Labi-labi Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang seluas 32 Hektar yang dilaporkan ke Jakarta . Hal ini disampaikan dalam press conffrence dengan media melalui daring Zoom.  Daring Zoom tersebut diadakan di kantor LBH Palembang yang berlansung dari pukul 14.00 WIB hingga Pukul 16.00 WIB  Palembang, Selasa, 28 Juli 2020.

Menurut Sekjen KRASS (Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan)  Dedek Chaniago, mereka telah melaporkan konflik lahan tersebut ke Kantor Staff Presiden, DPR RI Komisi II, Kementrian ATR/BPN, KOMNAS HAM, Komnas Perempuan dan  Mabes Polri.  Kementrian ATR/BPN dalam hal ini Inspektorat Bidang Sengketa menyatakan, Tidak ada Sertifikat atas nama Timur Jaya Grup melainkan 4 orang bernama (Fenny Suryanto, Rusdiana Suryanto, Laily Suryanto, Triyana Suryanto) dan atas laporan warga soal tanah tersebut diterlantarkan, dikelola, dimanfaatkan dan mendesak asal usul pihak 4 orang yang memiliki sertifikat lahan beserta lokasi dan luasan lahan, akan kami lakukan penelitian, investigasi atau pengecekan terhadap tanah tersebut. Dan memalui telpon langsung waktu pertemuan tersebut Kementrian ATR/BPN menelepon Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Palembang yang menyatakan telah membauat jadwal untuk memanggil 4 orang yang memiliki sertikat ditanah tersebut untuk di gali informasi serta kemudian juga nanti pihak masyarakat dipanggil/diundang juga dalam pertemuan.

Baca juga :  Per 1 Juli 2018, Harga Tiket KA Parsial Mulai Diberlakukan

Di Jelaskan Dedek, kronologi kejadian konflik lahan tersebut bermula dari Konflik Tanah dan penggusuran terhadap tanah masyarakat yang berlokasi di daerah Labi-labi Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang seluas 32 Hektar adalah tanah hutan tak bertuan berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin dan kemudian Kota Palembang Kecamatan Talang Kelapa dan Kemudian dimekarkan jadi Kecamatan Alang-alang Lebar.

Tahun 2003-2019 Masyarakat datang untuk bercocok tanam dengan tanaman palawija dan sebagian lagi tanah yang berisi pohon-pohon besar berupa hutan untuk melanjutkan hidup anak istri dan tidak ada yang melarang dan mengakui/mengeklaim mempunyai lahan tersebut, termasuk PT.TIMUR JAYA GRUP). Dibuktikan secara fisik (foto/vidio) dan tertulis dari Mantan Rt pertama kali menjabat di daerah tersebut bernama Hermanto Satar.

Baca juga :  1 November Jalur Pelayaran Sungai Musi Akan Ditutup Untuk Pembangunan LRT

Barulah pada bulan Desember 2019, ada yang datang atas nama PT. TIMUR JAYA GRUP diwakili Penasehat Hukum bernama Reza mengakui memiliki lahan tersebut, dengan menunjukan bukti Sertifikat Hak Milik, namun tidak menunjukan isi SHM, baik luasan maupun Lokusnya. Tejadi perdebatan, lalu pihak atas  timur jaya grup pergi. Tanpa ada putusan pengadilan atau gugatan kepada warga yang menguasai dan kejelasan atas tanah tersebut yang menduduki dan menanam dari sejak tahun 2003-2019.

Melihat hal tersebut, Masyarakat mengadukan masalah ini ke Jakarta yang di tuju adalah Kementrian ATR/BPN, Komnas  Ham, Komnas Perempuan, DPR RI Komisi II, Kantor Staf Presiden dan Mabes Polri.

Baca juga :  Pemprov Sumsel Akan Tambah Rumah Sakit Rujukan Regional

Dijelaskan Dedek, ” Kalau Dari DPR RI, diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi II (Arif Wibowo dari Fraksi PDI P) dan Anggota Komisi II (Wahyu Sanjaya Dapil SumSel), akan membawa masalah masyarakat ini dalam rapat di komisi II dan akan memanggil para pihak terkait untuk mendengar dan menggali persoalan tersebut dan mendorong agar ada win win solusi atau sampai keadilan ditegakkan terhadap hak atas tanah yang memang harus di kelola sesuai bunyi UU POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960 dan kemudian akan berkoordinasi dengan DPRD PROPINSI SumSel serta DPRD Kota Palembang agar terlibat aktif dalam penyelesaian konflik masyarakat ini,”Pungkas Dedek.

 


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita