oleh

Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Belum Tetapkan Status Desa Adat

Kolom:Headline|18 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : “Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Selatan belum ada yang menetapkan status desa adat dan menetapkan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.”

Demikian disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ishak Mekki, ketika membacakan pendapat gubernur Sumatera Selatan didepan peserta sidang lanjutan Rapat Paripurna XXIII dengan agenda mendengarkan Pendapat Gubernur Terhadap 10 Raperda Inisiatif DPRD Sumatera Selatan, Kamis (23/02) di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel.

Dalam kesempatan tersebut, mengenai Raperda Tentang Pengakuan Masyarakat Adat,  Ishak Mekki menuturkan, bahwa Provinsi Sumatera Selatan sebelumnya dikenal banyak memiliki adat istiadat dan masing-masing masyarakat menjunjung tinggi adat istiadat tersebut yang diakui oleh sebagian besar masyarakat di berbagai kabupaten kota.

“Sebelumnya terdapat 188 pemerintahan marga yang tersebar di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan, namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa dan ditetapkannya keputusan gubernur nomor 142/KPTS/III/1983 Tentang Penghapusan Pemerintahan Marga, maka pemerintahan marga tersebut secara administrasi telah dibubarkan dan sejak saat itu perlahan-lahan adat istiadat dan hukum adat di Sumatera Selatan menjadi kurang mendapat perhatian, akan tetapi masyarakat hukum adat masih diakui keberadaannya meskipun jumlahnya sangat terbatas dan negara masih tetap mengakui sepanjang nilai-nilai adat tersebut masih ada di masyarakat,” paparnya.

Baca juga :  Mayjen TNI Gautama Wiranegara : Terorisme Kejar Popularitas

Untuk memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tersebut, maka jelasnya harus sesuai ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Kota diberi kewenangan untuk menata kembali status desa menjadi desa atau desa adat dengan suatu peraturan daerah sehingga keberadaan dan kekhususan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dapat diakui termasuk dibidang kepemilikan tanah.

Selanjutnya lagi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat bahwa dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, Bupati Walikota membentuk panitia untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat dan memberikan rekomendasi untuk ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat oleh Bupati Walikota, selanjutnya Gubernur bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten kota di wilayah provinsi.

Baca juga :  Gubernur Gandeng PTPN Cegah Karhutlah di Sumsel

“Berdasarkan pemantauan kami hingga saat ini belum ada Pemerintah Kabupaten Kota yang menetapkan desa adat dan menetapkan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, kedepan kita akan mendorong Pemerintah Kabupaten Kota untuk melakukan analisa atau identifikasi dan verifikasi terhadap masyarakat hukum adat dan apabila dimungkinkan dapat ditetapkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat oleh Bupati/Walikota,” tambahnya.

Dalam kaitan tersebut di atas menurut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan patut dipertanyakan sesuai hasil kajian Tim Penyusunan Raperda ini. “Apakah ada Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Selatan yang telah menetapkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan apa yang mendasari Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat tersebut, selanjutnya sesuai kondisi saat ini apakah terdapat desa yang layak untuk dijadikan desa adat?, karena pembentukan desa adat bersifat sukarela atas usulan atau keinginan masyarakat,” pungkas Ishak Mekki.

Baca juga :  Menhub Tinjau Pengerjaan LRT

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita