oleh

Ratas Bersama Presiden Jokowi, Herman Deru Usulkan Tambah Personil Polisi Kehutanan

Kolom:Headline|9 kali dilihat
NuansaKita – Jakarta : Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengajukan usulkan penambahan jumlah personil Polisi Kehutanan (Polhut) kepada Presiden RI Joko Widodo. Usulan tersebut disampaikannya dalam rapat terbatas (Ratas) bersama Presiden dan Kementerian terkaitb dalam rangka membahas Kebijakan Pemanfaatan Tanah di Kawasan Hutanan, di Istana Negara Jakarta, Selasa (26/02).
Dibincangi usai rapat, Gubernur Herman Deru mengatakan, dalam tersebut sejumlah Menteri dan Kepala Daerah yang hadir menyimak secara langsung arahan Presiden tentang pemanfaatan kawasan hutan untuk rakyat.
Dalam arahan Presiden tersebut lanjut Deru, ada dua klaster yang dibedakan yakni pemukiman dan lahan garapan, kalau untuk pemukiman nantinya akan diberikan Presiden untuk rakyat terlebih dalam pengurusan administrasinya yang dipercepat. Sedangkan untuk lahan garapan akan diatur yang sifatnya bukan tanaman keras.
“Jadi nanti ada sejenis perlindungan hukum terhadap kawasan yang dihuni oleh masyarakat, bukan berarti kedepan boleh dirambah. Sedangkan untuk jalan yang terbentur hutan kawasan itu akan diberikan kemudahan. Yakinlah dengan regulasi-regulasi ini muaranya akan mempercepat angka kemiskinan. Selain itu adanya  benturan pembangunan jalan yang menabrak kawasan juga perlu dicari solusinya. seperti kalau di Sumsel itu di daerah Empat lawang ada sekitar empat hektar lahan,” kata dia.
Dirinya mengaku dalam rapat terbatas tersebut juga sempat menyampaikan usulan kepada Presiden RI untuk menambah polisi kehutanan, selain itu pula meminta langsung pada Presiden Kepada Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil agar sertifikat yang sudah selesai segera dibagikan ke masyarakat melalui Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat Provinsi.
“Di Provinsi Sumsel sendiri bersisa lebih kurang 120.000 sertifikat yang belum dibagikan. Kalau sudah selesai di cetak secepatnya dibagikan pada  masyarakat karena ini sudah perintah Presiden langsung. Selama ini masyarakat belum banyak mengetahui persoalan tanah, kalau dulu masalahnya pencurian kayu sekarang perambahan lahan, ini yang mau diatur sebagai toleransi yang diberikan Presiden,” ucapnya.
Presiden Jokowi menuturkan, sebelumnya dirinya sempat bertolak ke Bengkulu dan menemukan persoalan sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat dan swasta. Oleh sebab itu menurutnya kebijakan pemanfaatan tanah di kawasan hutan  sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum, terutama kepada rakyat yang memanfaatkan bidang tanah yang ada di kawasan hutan.
“Kemarin saat saya ke Bengkulu bertemu dengan seorang warga yang sebetulnya sudah, kampungnya itu sudah kampung lama, kemudian ada swasta yang diberi hak konsesi sehingga kampung ini masuk hak konsesi itu, sehingga menjadi sengketa dan kalah di sengketa,” tukasnya. Rip
Baca juga :  Angka Kemiskinan Sumsel Turun 0.45 Persen Dari Tahun Sebelumnya

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita