oleh

REGTA Berikan Rompi Untuk Wako Palembang

Kolom:Headline|79 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Rompi Orange untuk Walikota  Palembang  yang Terindikasi melanggar PSBB Palembang (29/05).  Empat Orang Perwakilan Relawan dari Relawan Gerakan Tanggap [REGTA] Covid-19. Gerakan Masyarakat Sumatera Selatan Lawan Corona [Gemas Lacona ], Gerakan Relawan Muda [ Garuda].  Dan Relawan Covid Menyerahkan Rompi Pelanggaran PSBB Kepada Gugus Tugas Covid – 19 Kota Palembang

Andreas OP satu diantara Relawan yang menyerah kan Rompi pelanggaran PSBB mengatakan “bahwa rompi ini di berikan sebagai tanda bahwa harus ada penindakan yang tegas terhadap setiap pelanggaran PSBB di Kota Palembang dan itu di mulai baik dari tingkat paling tinggi ketua Gugus Tugas sampai pada masyarakat. Aturan tidak boleh tebang pilih ” jelas Andreas

Baca juga :  52 Macam Jamu Palsu Diamankan

Sementara itu Enho mengatakan “Presiden Jokowi sudah mencontohkan bahwa ketika presiden orang tua nya meningal dia mematuhi aturan protokol kesehatan dan maklumat Kapolri. Artinya siapapun harus menaati aturan tersebut siapapun tanpa pandang bulu. Baik itu Walikota sampai tukang sapu di jalanan.” Tegas enho

Irawan yang juga jadi peserta aksi “Kemarin ada dugaan walikota melanggar aturan PSBB dengan menggelar open house artinya walikota juga harus menerima sangsi itu. Nah itulah kami serahkan secara simbolis rompi palanggran PSBB ini. Terang Irawan.

Baca juga :  Bahas Pemetaan Aliran Keagamaan, Kemenag Gandeng Tokoh Agama

Selanjutnya Ki Edi Susilo perwakilan yang relawan yang juga ikut menyerahkan juga berbicara “bahwa aturan harus di tegakkan tanpa pandang siapa yang melanggar. Tidak hanya soal pelanggaran yang sifatnya seperti memakai masker dan sosial distancing. Tetapi juga pelanggaran terhadap siapa pun yang tidak memberikan bantuan sosial yang seharusnya diterima oleh mereka yang layak harus juga di tindak. Penambahan miskin baru misal di kota Palembang mencapai 33 ribu lebih. Ini juga harus di perhatikan bahwa hak hak mereka jangan sampai tidak di berikan atau di langgar. Untuk itu pengawasan distribusi bantuan juga harus kuat supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak dasar rakyat, Pastikan bahwa anggaran 480 M sampai pada yang berhak jangan sampai ada pelanggaran”. Tutup Ki Edi Susilo,

Baca juga :  Sumsel Tuan Rumah Refleksi 20 Tahun FITRA

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita