oleh

RSUD Prabumulih Tidak Lagi Layani Peserta Jamsoskes

Kolom:Headline|13 kali dilihat

NuansaKita – Prabumulih :  Terhitung Sejak 1 Januari 2017, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih tidak lagi melayani para peserta program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim.  Jamsoskes merupakan program kesehatan bagi masyarakat miskin, yang untuk mendapatkannya orang cukup menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Rumor beredar menyebutkan, Pemkab Muara Enim menunggak tagihan yang kini mencapai Rp 15 miliar.

Kebijakan RSUD Kota Prabumulih ini sendiri menuai pro kontra di masyarakat.  Sebagian masyakat menilai kebijakan tersebut sangat kejam, lantaran mengorbankan masyarakat miskin di Muara Enim yang membutuhkan pelayanan berobat gratis.

Baca juga :  Dandim Letkol. Inf. Ferdi Prastyono :Terorisme Jangan Berkembang di Indonesia

“Kejam sekarang tidak pandang bulu. Kasihan masyarakat kecil yang membutuhkan, gara-gara belum diselesaikan pembayaran,  gara-gara belum diselesaikan pembayaran tapi seharusnya jangan mengorbankan masyarakat yang membutuhkan ,” cetus salah satu masyarakat.

Saat dikonfirmasi, Walikota Prabumulih H Ridho Yahya saat mengatakan bahwa kebijakan tersebut dilakukan mengingat belum adanya angsuran yang dibayarkan oleh Pemkab Muara Enim. Sebelumnya, Pemkab Muara Enim berjanji akan mengangsur Rp 2 miliar dari Rp 15 miliar tunggakan.

“Utangnya itu Rp 15 miliar. Janji mengangsur Rp 2 miliar, tapi belum dilakukan,” ungkapnya.

Baca juga :  Alex Noerdin Akan Arahkan Pembuat Senpi Rakitan Menjadi UMKM

Selain itu, menurut orang nomor satu di Kota Prabumulih ini, pihaknya terpaksa tidak melayani pasien dari Kabupaten Muara Enim. Ini lantaran terkendala operasional seperti obat-obatan yang harus dibeli.

“Sebenarnya tidak masalah. Tapi yang jadi permasalahannya operasional, dananya tidak ada lagi, sudah kolaps. Rp 15 milar itu banyak,  dari mana kita mau menggerakkan lagi?” ujarnya.

Ridho menjelaskan sebelumnya Pemkot Prabumulih melalui Dinas Kesehatan telah melayangkan surat tagihan, namun tidak ada respon dari Pemkab Muara Enim.

“Seharusnya pengertian saja kan. Sudah tidak bisa bergerak lagi rumah sakit kita. Hutang Pemkab Muara Enim sampai Rp 15 Miliar yang menyebabkan operasional kita terhambat. Kalau Rp 1 Milyar masih kita kendalikan. Kalau sepeti PALI bisa, Rp 300 juta masih enak kita,” jelasnya menambahkan.

Baca juga :  TKA Kesehatan Harus Ikuti Regulasi Pemerintah

 


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita