oleh

Sumsel Masuk 6 Besar Dalam Zona Hijau Pelayanan Publik

Kolom:Headline|4 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Provinsi Sumatera Selatan masuk ke dalam 16 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia yang berada di zona baik (hijau) dalam pelayanan publik sesuai UU nomor 25 tahun 2009. Meskipun demikian, masih ada 6 kabupaten/kota di Sumsel yang berada di zona sedang (kuning)

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Plt Sekda Sumsel), Joko Imam Sentosa usai menghadiri Workshop Pendampingan pelayanan publik, Rabu (12/04) di Aryaduta mengatakan, Workshop ini untuk pendampingan kepatuhan terhadap standar pelayanan, misalnya BPN, Samsat, Pembuatan SIM, Perbankan.

“Setiap pelayanan harus memenuhi standarnya. Ombusman akan memberikan evaluasi pada pemerintah sesuai tingkatannya. Dari 34 provinsi ada 6 provinsi yang masuk kategori hijau (baik) Alhamdulillah kita salah satunya,” ucapnya.

Baca juga :  Bea Cukai Sumbagsel Musnahkan Ribuan Rokok dan Miras Ilegal

Lanjutnya, walaupun demikian ia merasa belum puas dengan hasil itu, oleh karenanya ia akan mempertahankan yang baik dan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Dari 17 kabupaten/kota di Sumsel ada 6 yang masuk kategori kuning artinya kepatuhan pendapingan tehadap pelayanan masyarakat belum sesuai standar, misalnya kita masuk sebuah kantor belum ada struktur organisasi, belum ada plang petunjuk wc dimana, juga belum ada petunjuk tempat parkir,”jelasnya.

Ditambahkannya, waktu pelayanan harus sesuai standar jangan sampai standar sehari menjadi 2 atau 3 hari. Upaya yang seksama pemerintah melalui sektor pelayanannya dengan paradigama 3 Undang Undang yakni dengan UU No5 tentang ASN, UU No 23 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 30 tentang Administrasi Pemerintahan, intinya supaya terjadi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Baca juga :  KONI Sumsel Diminta Harus Perbaiki Prestasi  

“Prilaku kita sebagai pemangku kepentingan harus mempunyai komitmen memberikan pelayanan masyarakat dan harus menghidarkan pungli.

saya berharap dari forum ini koordinasi yang baik dengan Ombusman terus dilakukan, prestasi yang dicapai dipertahankan melalui sinergitas, agar Sumsel benar-benar diperhitungakan di tingkat nasional,” tambahnya .

Sementara, Anggota Ombudsman Bidang Ekonomi, A. Alamsyah mengatakan untuk meningkatkan pelayanan publik agar seragam berada di zona baik (hijau), pihaknya mengadakan workshop pendampingan penerapan hasil kepatuhan standar pelayanan publik yabg berlangsung di hotel Aryaduta Palembang, Rabu (12/04)

Baca juga :  Ishak Mekki : Berkat Kerjasama Semua Pihak, Titik Api Tahun Ini Jauh Menurun

Kegiatan yang diikuti boleh SKPD terkait dari berbagai daerah di Sumsel, Lampung, Jambi dan Bengkulu ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahunnya.

“Kita harapkan setelah adanya workshop pendampingan ini, semua pihak terkait dapat mendorong dan menerapkan pelayanan publik sesuai standar yang telah ditentukan,” kata Alamsyah.

Dijelaskannya, proses penilaian publik saat ini sudah berjalan dimulai dengan diadakannya workshop pendampingan agar penyelenggara pelayanan publik bisa paham dalam memberikan pelayanan publik

“Proses penilaian mulai dari April hingga Oktober, kita mulai dengan mengadakan Workshop dan Agustus sudah mulai survei,” singkatnya.


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita