oleh

Warga Tegal Binangun Tolak Masuk Kabupaten Banyuasin

Kolom:Headline|3 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Kondisi permasalahan Tegal Binangun kembali memanas. Ratusan Warga Tegal Binangun yang tergabung 28 RT, Kelurahan Plaju Darat tetap kompak menolak jika daerah yang mereka huni selama ini masuk kawasan Kabupaten Banyuasin.

 

Mereka sebelumnya telah melakukan penolakan dengan melakukan aksi demo. Kini, Jumat (17/11), ratusan warga tersebut kembali tak terima lantara adanya perkataan dari Bupati Banyuasin Supriono yang meminta untuk pindah.

 

Selain itu, adanya juga statmen Kasat Pol PP yang akam merazia Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga, serta pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuasin Agus Salam yang tidak memberikan sejengkal tanah sedikitpun.

Baca juga :  Alex Noerdin Beri Sinyal Positif Dodi Maju Pilgub 2018

 

“Mulai omongan Bupati bukanlah sebagai seorang pejabat, sudah itu enak sekali Agus Salam memangnya ini tanah nenek moyang dia, kalaupun Satpol PP mau razia dipastikan juga tidak akan keluar lagi,” tutur Ketua Forum Warga Tegal Binangun Daryono saat rapat bersama warga, di Ponpes Ar Rahman.

 

Lanjutnya, para warga yang menetap selama ini mengaku tidak pernah mengetahui ada kesepakatan apapun atau keputusan sejak tahun 1955, warga hanya tahu mereka adalah warga Kota Palembang.

 

Baca juga :  Ajang European Palm Oil Conference 2018, Bupati Muba Sampaikan Komitmennya Soal Isu Komoditas

“Kita di 28 RT dan 5 RW seluruhnya tidak ada satupun yang mau ingin merubah kependudukan karena semuanya sudah menjadi warga Palembang. Kami akan pertahankan Tegal Binangun tetap masuk Palembang,” tegasnya.

 

Untuk mengambil langkah selanjutnya, ia mengatakan akan terus untuk melakukan aksi demo ke Pemkot, Pemprov bahkan sampai ke Istana Negara serta melakukan PTUN. Pihaknya pun menuntut kepada Gubernur dan DPRD Sumsel menyelesaikan di wilayah sengketa dan bila perlu melakukan jejak pendapat.

 

Dia juga menjelaskan, warga bersengketa dengan Pemkab Banyuasin, menurut dirinya kenapa tidak dari dahulu dan baru sekarang Pemerintah memaksakan kehendak dan tidak mendengar aspirasi warga.

Baca juga :  Tiket Nonton MXGP 2019 Dilaunching 24 Juni 

 

“Jadi kita semua akan mempertahankan ini dan tetap menolak masuk Banyuasin,” tukasnya. Rip


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita