oleh

Cari Solusi Aset Bermasalah, Pemprov Libatkan Kejati Sumsel

Kolom:Hukum|19 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumsel), Nasrun Umar memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) membahas permasalahan aset milik Pemprov Sumsel yang akan dibangun Museum Islam dan Hotel Syariah di komplek Asrama Haji Palembang, Lapangan Golf Kenten Palembang, serta perjanjian Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan Pasar Modern “Pasar Cende” antara Pemprov dengan PT Magna Beatum, Senin (09/09).

Dalam rapat itu, Nasrun Umar menegaskan, ketiga aset yang dibahas dalam rapat ini merupakan permasalahan yang tidak pernah tuntas. Karena itu butuh solusi yang tepat dengan menggandeng Kejaksaan Tinggi Sumsel yang sebelumnya telah dilakukan penandatanganan MoU atau Nota Kesepakatan Bersama terkait dengan penanganan hukum baik masalah Perdata dan Tata Usaha Negara antara Pemprov dengan Kajati Sumsel yang ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 2019 lalu.

Baca juga :  Gubernur Sumsel Bersama Badan Restorasi Gambut Lakukan MOU

Adapun aset yang pertama kali dibahas dalam Rakor ini adalah permasalahan lapangan golf Kenten Palembang yqng dipaparkan oleh kepala Biro Hukum Pemprov Sumsel, Ardani.

Menurut dia, luas lapangan golf Kenten Palembang 80 hektar dengan penguasaan 40 hektar milik pemprov. Dan sisanya 40 hektar lagu diakui Pemkot Palembang dan telah ada inkrah di menangkan oleh Pertamina.

Khusus untuk 40 hektar milik Pemprov Sumsel sejauh ini masih dalam kisruh antara Pemprov dengan PT. Pertamina. Hal senada juga duakui oleh Prof. Dr Ali Gani sebagai pihak pengelola lapangan Golf Kenten atau PGC.

Baca juga :  Pemerintah Bertanggung Jawab Siapkan Biaya Kesehatan Untuk Rakyat

Menanggapi masalah ini dari Kajati Sumsel selaku Jaksa Pengecara Negara akan mempasilitasi dengan meminta semua berkas dan bukti terkait dengan penguasaan atau pengelolaan lapangan (perjanjian) terkait dengan lapangan Golf.

“Mohon permohonan surat resminya disampaikan. Untuk menjadi acuan dan memudahkan kami dalam bekerja menyelesaikan masalah ini. Kita ada ditengah-tengah,” harap Ramliansyah, selaku Ketua Tim dari Kejati.

Sementara terkait dengan Asrama Haji Palembang, dipaparkan oleh Kepala BPKAD, Akhmad Mukhlis yang menyebut terjadi kisruh kepemilikan lahan antara Pemprov dengan pihak Artileri Pertahanan Udara (Arhanud).

“Yang dipermasalahan adalah lokasi untuk perluasan pekerjaan pembangunan Hotel Syariah 4.900 meter persegi dan pembangunan Museum Islam. Pembangunan terhenti karena pihak Arhanut keberatan atas dilanjutkannya pembangunan hotel Syariah,” papar Akhmad.

Baca juga :  Kanwil DJP : KOrupsi Merupakan Penghiantan Terhadap Negara

Dilain pihak, Kadis Lingkungan Hidup dan Pertanahan Pemprov Sumsel, Edward Candra dalam paparannya menyimpulkan telah terjadi perbedaan pendapat terhadap lahan lokasi asrama gaji antara Pemprov. Sumsel dengan TNI AU Sejak mulai pembangunan asrama haji Palembang tahun 1991.

Dibagian akhir juga dibahas terkait dengan progres pembangunan pasar modern Cinde yang sempat terhenti karena berbagai faktor. Sekda Sumsel Nasrun Umar meminta pada pihak Kajati untuk mencari solusi terbaik terkait dengan ketika permasalahan aset yang dihadapi Pemprov Sumsel tersebut. Rip


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita