oleh

Fraksi PDIP Meminta Penundaan Permenhub 108 Dan Untuk Segera Direvisi

Kolom:Hukum|40 kali dilihat

NuansaKita – Jakarta :Pertemuan antara driver online dengan Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Kamis (22/3) tadi pagi berlangsung dengan dihadiri sekitar 250 orang pengemudi online di ruang KK2 gedung Nusantara 2. Dari PDIP hadir Alex Indra Lukman dan Adian Napitupulu.  Membahas Permenhub 108/2017. Digedung Senayan DPR/MPR RI, Jakarta (22/03/2017).

Menurut Adian Napitupulu usai pertemuan, “Permenhub 108 merupakan produk yang cacat hukum karena dalam payung hukumnya UU Th. 2009 tidak pernah membuat kata angkutan sewa khusus”.
Selain itu menurut Adian,  ketika peraturan permen 108 tidak berani mewajibkan perusahaan aplikasi yg bergerak disektor transportasi untuk menjadi perusahaan transportasi maka itu sama saja menghilangkan potensi pajak setidaknya Rp. 3 triliun per tahun. “Disisi lain jika ada 170.000 Driver on line di jabodetabek lalu di batasi kuota nya menjadi 30.000 Driver itu sama saja dengan menghilangkan nafkah 140.000 Driver on line dan itu potensial menimbulkan gejolak sosiak,” tegas Adian.
Ia menambahkan bahwa permen 108 harus direvisi untuk tidak terjadinya pelanggaran konstitusi, untuk melindungi nasib jutaan driver serta untuk memastikan negara tidak kehilangan potensi pajak yang sangat besar.
“Sambil menunggu proses revisi terebut maka sudah seharusnya Permenhub tersebut ditunda pemberlakuannya. Kita tidak bisa membiarkan peraturan yang salah dijalankan berlarut-larut,” tutup Adian.
Sementara itu Alex Indra Lukman menyatakan Fraksi PDIP akan segera menggelar rapat pimpinan fraksi untuk merumuskan rekomendasi resmi fraksi terkait persoalan ini. “Kalau perlu kami akan mengusulkan perubahan terhadap UU th. 2009.” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pertemuan hari ini merupakan lanjutan pertemuan yang merupakan rangkaian setelah  sebelumnya Fraksi PDIP sudah memanggil Kementrian Perhubungan dan Kementerian Informatika lalu disusul pertemuan dengan pihak aplikasi yang bergerak di jasa transportasi, demikian Alex.

Sementara itu, Aliansi Nasional Driver Online (ALIANDO) melalui juru bicaranya April Baja, dengan tegas menolak permenhub 108.

Baca juga :  Lama Tersumbat, Persoalan Aset Golf Kenten Pertamina Temui Titik Terang

menurutnya, Profesi penggiat online di berbagai sektor baik perdagangan, keuangan hingga transportasi saat ini adalah keniscayaan sejarah sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa dengan murah, cepat dan aman dalam bertransaksi.

Khusus di sektor transportasi online kehadiran aplikasi jasa transportasi online secara langsung dapat menjawab kegagalan negara menciptakan lapangan pekerjaan melalui mekanisme perekrutan mitra pengemudi online yang mudah, cepat dan menguntungkan baik untuk pengemudi maupun masyarakat melalui tarif yang murah, kecepatan layanan, keamanan dan kenyamanan yang diberikan.

Baca juga :  167 Pegawai Kanwil Kemenag Sumsel Dites Urine

Sayangnya kehadiran negara melalui sejumlah aturan mulai dari Permenhub 32 tahun 2016, Permenhub 26 tahun 2017, Permenhub 108 tahun 2017 dinilai belum dapat mengakomodir seluruh aspek dari kegiatan transportasi dalam jaringan (online) dan merugikan bagi para pelakunya, terutama pemilik sekaligus pengemudi online yang menjadi mitra dari penyedia jasa layanan aplikasi transportasi online .

Faktor utama yang menjadi penyebab adalah seluruh ketentuan yang dibuat oleh negara belum mampu mengakomodir aspek kemandirian individu menjadi mitra langsung yang mandiri dari penyedia aplikasi yang selama ini adalah bagian terpenting dari kegiatan transportasi online. Sehingga berdampak pada kelangsungan profesi pengemudi online yang tidak mendapatkan perlindungan maupun kepastian hukum baik dari negara sebagai regulator ataupun perusahaan penyedia aplikasi.

Selain itu kejanggalan lainnya dalam PERMENHUB 108 justru mendorong hilangnya potensi pendapatan negara sektor Pajak sekitar Rp 3 Trilyun, meningkat nya pengangguran, lahirnya “Tengkulak” yang mengatur tata niaga manusia pekerja, karena gagal mendorong penyedia jasa aplikasi untuk mengurus izin transportasi.

Baca juga :  11 Obat Dilarang BPOM

Dijelaskannya lagi, Negara gagal untuk memaknai dengan bijak keberadaan transportasi online terlihat dengan adanya pembatasan Kuota, Wilayah kerja dan sebagainya.
Negara tidak seharusnya berpihak pada pemilik modal saja. Negara seharusnya menjadi wasit yang adil dalam setiap aturan dan melindungi seluruh kepentingan termasuk hak hak para pengemudi online. Negara tidak sepantasnya menjadi alat stempel bagi para tengkulak dan rente .

1. Menolak Permenhub 108.

2. Meminta Perusahaan Aplikasi menjadi Operator Transportasi.

3. Menuntut Negara untuk hadir melindungi hak hak Driver Online.

4. Menuntut Negara untuk tidak melindungi kepentingan Pemilik Modal, Tengkulak dan Rente.

5. Meminta dengan hormat kepada seluruh Driver Online di seluruh Indonesia untuk menyatukan kekuatan dan berhimpun dalam Kopi Darat Nasional Driver Online (KOPDARNAS) untuk merumuskan usulan dan tuntutan terkait masa depan dan perlindungan transportasi online kepada negara.


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita