oleh

Hentikan Penyerobotan Tanah Masyarakat Mulyajaya, OKU Timur Sumatera Selatan oleh PT.LPI

Kolom:Hukum|44 kali dilihat

NuansaKita – Jakarta :  Penyerobotan tanah oleh PT. LPI (Laju Perdana Indah) di Desa Mulyajaya (Talang Linang), Kec. Semendawai Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan selama 12 tahun ini telah menyebabkan konflik, memakan korban nyawa, kriminalisasi dan tindak kekerasan yang dialami petani dan warga desa. Desakan ini Datang dari Ahmad Yakub Yayasan Bina Desa yang di sampaikan kepada media, Senin, (17/07/2017).

Yakub Mengatakan, Sejak 2006 – 2013, PT. LPI melakukan penyerobotan atas lahan yang telah diolah dan ditempati warga sejak tahun 1978 dengan total ± 600 ha.

Baca juga :  Dana APBD Tahun Anggaran 2016 di BKD Muba Bermasalah

Penggusuran diluar batas kemanusiaan, merusak kekhusukan dibulan Ramadhan dan Idul Fitri. Betapa tidak PT. LPI dikawal oknum aparat. Pamswarkasa dan security perusahaan dilakukan H-4 hingga H-1 Idul Fitri 1438H/2017. Kebon Karet, singkong, jagung (palawija) dan rumah warga ± 200 kk rata dengan tanah. Hingga hari ini, PT. LPI masih melakukan penggusuran tanam tumbuh warga.

Selama konflik ini, terjadi kriminalisasi atas 12 warga desa dengan hukum penjara rata rata 1,5 tahun, memakan korban nyawa 2 orang warga gantung diri di pohon karet akibat tertekan, seorang pemuda menjadi gila, dan kekerasan yang dialami oleh masyarakat (bapak, ibu, dan anak anak).

Baca juga :  Kini Sumsel Miliki Program Isbat Nikah Terpadu

Dewi Kartika dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menjelaskan,  Penyerobotan ruang hidup dan kekerasan yang dilakukan PT. LPI terhadap masyarakat menyebabkan ± 200 kk terancam hidupnya, terampas rasa keadilan, kehidupan ekonomi, dan sosialnya.

Untuk itu kami  bersama Warga Desa Mulyajaya (Talang Linang) menuntut : Pemerintah sekarang juga untuk hadir menghentikan penggusuran tanam tumbuh masyarakat oleh PT.LPI dan memberikan akses warga untuk mengolah lahannya,  Meminta Kepada Aparat untuk  tidak berpihak kepada perusahaan, PT LPI bersama pamswakarsanya menghentikan mengintimidasi warga,  Komnas HAM, Kementrian ATR/BPN segera turun ke lapangan melakukan investigasi mendalam.

Baca juga :  Sekjen PBNU: Muliakan Kalimat Tauhid dengan dzikrullah, bukan dengan bendera

Meminta Kepada ombudsman melakukan investigasi terhadap tapal batas, luas dan proses penerbitan HGU No. 3 Tahun 2002 PT. LPI, “Pungkas Dewi Kartika.


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita