oleh

Kasus Developer Nakal, Camat “Berpihak” Masyarakat

Kolom:Hukum|30 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Kasus perumahan Gapura Residence di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami Palembang yang dilaporkan warga ke Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan dan Komisi III DPRD Kota Palembang memasuki babak baru. Setelah masuknya laporan warga, Camat Sukarami, GA Putra Jaya dan Lurah Talang Jambe, Zulkarnain BA terlihat panik dan cemas.

Menurut Camat Sukarami, Drs GA Putra Jaya, terkait laporan dari ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Talang Jambe, terutama masalah dugaan pengrusakan dan penyerobotan tanah, termasuk saluran air di RT 11 RW 3 Talang Jambe merupakan dampak pembangunan perumahan Gapura Residence. “Masyarakat merasa dirugikan. Makanya kami koordinasikan kepada pengembang yang bersangkutan (H Iran Suhadi ST MM) agar jangan sampai pembangunan justru berdampak pada lingkungan,” ungkapnya dikonfirmasi, di ruang kerjanya, (07/03/).

Baca juga :  Antasari Azhar : Saya Tidak Seperti Yang Didakwakan

Ke depan, menurut Putra Jaya, pihak kecamatan akan mengadakan lagi rapat untuk mempertemukan warga dengan pihak pengembang untuk diselesaikan. “Sejauh ini belum ada pertemuan antara kedua belah pihak sehingga sebagai aparatur pemerintahan tentu tugas kami merespon pengaduan warga,” lanjutnya.

Menurutnya, persoalan tersebut secepatnya akan diselesaikan. Sebagai camat, dirinya tidak ingin jika ada masyarakat di wilayahnya yang dirugikan pihak developer tersebut. “Kami akan tegas terhadap pihak developer yang tidak mengikuti aturan yang berlaku. Tentunya kami akan selalu ada di pihak masyarakat,” pungkasnya.
Sementara, Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Talang Jambe, Susanto menjelaskan bahwa dari hasil pertemuan tadi camat akan memfasilitasi pertemuan pihak developer (H Iran) dan warga. Hanya saja, belum bisa ditentukan kapan pertemuan tersebut. Tapi pada intinya masalah tersebut belum selesai apalagi sampai saat ini belum ada respon positif dan tidak ada itikad baik dari developer. “Kami sudah berkali-kali meminta dengan yang bersangkutan baik via telepon atau SMS tapi tidak diangkat atau dibalasnya,” jelasnya.

Baca juga :  Ketua AAI: Jangan Lahirkan Advokat Dengan Standar yang Tidak Jelas

Sebenarnya, lanjut Susanto, warga ingin menyelesaikan persoalan dengan menjalin komunikasi, khususnya masalah parit yang merusak dinding dan fondasi rumah warga. Termasuk persoalan tanah warganya yang diserobot sindikat developer. “Kami sebenarnya bukan merugikan developer. Kami memperjuangkan hak sebagai warga, termasuk mengingatkan kelengkapan perizinan developer,” tegasnya.

Menurut Susanto, warga sudah lama ingin melaporkan hal tersebut. Hanya saja, sebagai ketua RT, Susanto menahan untuk menunggu respon dan solusi. Namun apa lacur, sampai hari ini belum ada komitmen sehingga kesabaran warga  sudah habis. “Pembangunan tersebut juga berdampak pada retaknya dinding musolla yang jelas-jelas adalah sarana ibadah warga kami,” terangnya.

Baca juga :  Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dimulai dari Rumah

Warga sudah pernah melaporkan masalah tersebut ke kelurahan tapi tidak ada penyelesaian. Ke kecamatan juga belum ada penyelesaian sehingga warga mengambil inisiatif meneruskan ke Komisi III DPRD Kota Palembang. Tetapi jika memang belum ada penyelesaian lagi, maka warga akan terus berjuang untuk hak mereka. “Kami akan terus mengawal ini kemana saja, karena hak kami yang dirampas,” tegasnya.

Sebelumnya, Susanto juga sudah melayangkan surat dengan nomor 033/RT11/TalangJambe/2017 yang ditujukan kepada pemerintah kecamatan, Tidak hanya itu,  dia juga sudah mewakili warganya telah mengirimkan surat nomor 034/RT11/TalangJambe/2017 ditujukan kepada Komisi III DPRD Kota Palembang.


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita