oleh

Partogi Sitinjak. SH : Polres OKI, Bertindak Hati-Hati dan Menimbang Dengan Seksama Setiap Pelaporan

Kolom:Hukum|26 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Kuasa Hukum Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945, Partogi Sitinjak.SH dan Ekky Syahruddin.SH. mengirimkan klarifikasi sehubungan dengan sampainya surat yang dikirimkan ke Kades Talang Cempedak, Jejawi-OKI sebagai tembusan.Klarifikasi juga ditujukan kepada semua pihak yang terkait dalam penerbitan surat terkirim yaitu Kapolres OKI di Kayu Agung, Bupati OKI di Kayu Agung, Ketua DPRD OKI di Kayu Agung, Kapolsek Jejawi di OKI, Camat Jejawi di OKI, Kades Talang Cempedak di Jejawi-OKI, terkait konflik agraria desa Talang Cempedak Jejawi OKI,(13/9).

Partogi Sitinjak menilai, surat yang ditembuskan ke kades untuk memanen sawit yang berada di desa Talang Cempedak merupakan bentuk sosialisasi kepemilikan lahan. Padahal dalam hal ini lahan tersebut masih berkonflik dengan warga. Sebagaimana kronologisnya,bahwa sejak tahun 1992 HK adalah pendatang dari luar desa yang melakukan pembelian lahan beberapa orang masyarakat desa Talang Cempeda,k untuk kegiatan usaha membuka lahan seluas 80 Ha bagi perkebunan sawit di desa Talang Cempedak dengan janji lahan tersebut akan menjadi koperasi dan masyarakat berhak bekerja dan menjadi anggota Koperasi tersebut.

Baca juga :  Kasihan, Leony dan Iva Serahkan Seekor Kukang Dilindungi ke BKSDA

Namun, beberapa tahun kemudian Koperasi Hesti dinyatakan kolaps oleh HK, sehingga operasional koperasi tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dan pada tahun 1997, Koperasi Hesti mendapat perhatian serius dari Perum Ihutani V dan PT. Pusri melalui bantuan semacam CSR tapi sampai sekarang tidak jelas transparansi dan bagaimana aliran bantuan dan pengelolaan tersebut dijalankan. Praktis sampai dengan tahun 2016, lahan di kawasan desa Talang Cempedak, Jejawi-OKI yang diusahakan sendiri oleh HK bertambah luas mencapai 300 Ha dan cuma mempekerjakan pekerja-pekerja kebun asal jawa saja.

Baca juga :  Hendri Zainudin : Kita Terus Lakukan Komunikasi Dengan DPD diberbagai Daerah.

Dan untuk itu masyarakat desa Talang Cempedak menginginkan kembali koperasi itu.Karena mengingkari kesepakatan awal mengenai pendirian Koperasi Hesti, selain itu soal laporan Hesti kepada Andi saksi kasus penipuan ke kapolres OKI, Togi menganggap itu sebagai bentuk presure kepada GNP 33 UUD 1945 melalui koordinator aksiya agar ketakutan.

Dalam hal ini, menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP sudah seharusnya laporan tersebut dihentikan penyidikannya, karena bukan merupakan peristiwa pidana penipuan, vide Pasal 378 KUHP sebagaimana tindakan yang telah dilaporkan HK ke Polres OKI. Mengingat fungsi Kepolisian sebagai aparatur pertama dalam rangka proses penegakkan hukum dan keadilan bagi semua, mohon agar sekiranya Polres OKI bertindak hati-hati dan menimbang dengan seksama setiap pelaporan yang dilakukan siapapun terkait tuntutan masyarakat desa Talang Cempedak dalam rangka Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 atas pengelolaan Koperasi Hesti, kemarin-hari ini dan yang akan datang.tegasnya. (rob)

Baca juga :  Ini Jumlah Penghuni Lapas di Sumsel yang Akan Dapat Remisi Kemerdekan

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita