oleh

Pasang Tapal Batas Antar Kecamatan, Pemkot Lakukan Sosialisasi

Kolom:Hukum|77 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Dalam rangka melaksanakan penetapan dan penegasan batas daerah antar kecamatan dan kelurahan, Pemerintah Kota Palembang memberikan sosialisasi kepada ketua RT se Kecamatan Ilir Barat I di Aula Kecamatan, Rabu (08/02).

Acara sosialisasi kegiatan inventarisasi dan pemasangan pilar batas wilayah kecamatan dan kelurahan dalam wilayah kecamatan Ilir Barat I tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) kota Palembang Herly Kurniawan, Camat Ilir Barat I Rahmat Kurnia, Lurah se Kecamatan IB I juga hadir perwakilan Camat yang wilayahnya berbatasan dengan kecamatan IB I.

Baca juga :  Gubernur Tawarkan Win-Win Solution Soal Batubara di Sumsel

Herly Kurniawan sebagai pemateri mengatakan bahwa pemasangan pilar batas di wilayah kota Palembang pada tahun sebelumnya sudah dilakukan di sembilan (9) kecamatan yaitu Kecamatan Kemuning (2011), Ilir Timur I (2013), Ilir Timur II (2014), Bukit Kecil (2015), SU II (2015), Plaju (2015), IB II (2016), Kalidoni (2016), Sematang Borang (2016). “Rencana pemasangan pilar batas pada tahun 2017 ini yaitu wilayah kecamatan IB I, Sako dan Kecamatan Gandus,” ungkapnya.

Herly juga menjelaskan beberapa maksud dan tujuan acara tersebut diantaranya untuk memberikan kepastian batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang didukung dengan kelengkapan dokumen autentik berupa “Peta Batas” dan tanda batas fisik di lapangan berupa pilar batas.

Baca juga :  Jimly Asshiddiqie Prihatin Banyak Kepala Daerah Sumsel Terjerat Kasus Hukum

“Manfaat kejelasan batas wilayah mempertegas cakupan wilayah kewenangan suatu pemerintahan daerah, efisiensi-efektivitas pelayanan kepada masyarakat, kejelasan luas wilayah, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, perijinan pengelolaan SDA serta menghindari overlapping pengaturan tata ruang daerah,” papar Herly.

Herly juga menjelaskan beberapa permasalahan yang timbul selama ini yaitu terdapat ketidakjelasan batas wilayah antara kelurahan dan antara kecamatan di beberapa titik, data administrasi kependudukan yang tidak sesuai dengan wilayah administrasi kelurahan/kecamatan, pemekaran wilayah secara sepihak mengikuti data kependudukan kemudian adanya sengketa kepemilikan tanah sehingga terjadi saling klaim wilayah di perbatasan.

Baca juga :  Passmanda Palembang Gelar Seminar Bahaya Narkoba

“Untuk jadi perhatian penegasan batas wilayah tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat,” tegas Herly.

Selain itu Camat IB I Rahmat Kurnia mengingatkan serta meminta kepada seluruh ketua RT di wilayah Ilir Barat I supaya menjaga pilar itu jika sudah terpasang. “Pengamanan patok tanggung jawab bersama. Patok tidak boleh dicoret-coret karena itu merupakan pelanggaran,” ujar Rahmat.


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita