oleh

POSPERA Dan Organisasi Masyarakat Di Sumut Mendesak Pengembalian Lahan

Kolom:Hukum|25 kali dilihat

NuansaKita – Medan : Sebanyak enam elemen masyarakat yang menamakan dirinya Forum Masyarakat Peduli Hukum Sumatera Utara, mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu), untuk mengembalikan lahan seluas 7 Ha, milik PT Sianjur Resort, di kawasan Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

Ke Enam elemen tersebut, Posko Perjuangan Rakyat Sumatera Utara, Pemuda LIRA Sumut, Jaring Mahali Sumut, Forum Mahasiswa Peduli Keadilan, LBH Unika dan FOKRAT.

“Lahan yang saat ini dimanfaatkan Polda Sumut untuk lahan parkir tersebut, secara sah milik PT Sianjur Resort. Hal ini berdasarkan perintah eksekusi PTUN Medan, No. W2.D.AT.04.10-84/2006, tanggal 28 Februari 2006”,ujar Liston Hutajulu, Ketua Posko Perjuangan Rakyat Sumatera Utara (Pospera), kepada wartawan. Kamis (19/1/2016).

Baca juga :  Masyarakat Apresiasi OTT KPK Bupati Banyuasin

Sebagai institusi hukum, ujar Liston, seharusnya Polda Sumut taat hukum. “Jika lembaga hukum tidak lagi taat hukum, maka hal tersebut sebagai pertanda, hukum tidak lagi menjadi panglima di negeri ini”, ujarnya

Ketua Pemuda LIRA Sumut, Ahmad Ibrahim Hutasuhut, juga menyesalkan sikap Polda Sumut yang melanjutkan pembangunan areal parkir Mapoldasu,meski sudah ada putusan hukum terhadap lahan milik PT Sianjur Resort tersebut.

Ibrahim menengarai, pembangunan areal parkir sarat dengan kepentingan oknum-oknum tertentu, yang merasa keberatan jika PT Sianjur Resort memiliki lahan yang memiliki nilai ekonomis tersebut.

Baca juga :  101 Advokat PERADI di Ambil Sumpah

“Adalah Surat Dirut PTPN II Nomor: 20/X/430/VI/2016, tanggal 2 Juli 2016, yang ditandatangani Batara Moeda Nasution, yang memicu kekisruhan. Surat yang tidak diketahui Komisaris PTPN II tersebut, intinya memberikan izin kepada Poldasu, untuk menggunakan lahan tersebut”, papar Ibrahim

Ini aneh lanjut Ibrahim, “apa dasar Batara Moeda memberikan izin penggunaan lahan milik orang lain?”

Selain akan melakukan aksi besar-besaran untuk mendesak pengosongan lahan, Forum Masyarakat Peduli Hukum Sumatera Utara, meminta Presiden RI dan seluruh institusi penegak hukum di pusat memberikan perhatian lebih terhadap persoalan ini.

Baca juga :  Wilmar Group Menyerobot Tanah Adat

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita