oleh

Tanah Di Duduki, Korban Mengadu Ke Presiden

Kolom:Hukum|9 kali dilihat

NuansaKita – Jakarta : Kantor hukum Themis siang ini resmi mengirimkan surat pengaduan ke Presiden RI Joko Widodo terkait kasus tanah yang sudah dimenangkan MA sejak tahun 2005 tapi keputusan itu tidak kunjung di eksekusi oleh Negara. Berdasarkan fakta fakta yang ditemui, Kegagalan menjalankan keputusan MA tersebut karena adanya dugaan pendudukan lahan secara tidak sah oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Hal tersebut diungkapkan oleh Managing Partners Themis, Sarmanto Tambunan, SH di Jakarta. Senin (10/10 2016)

“Hari ini kami secara resmi mengadukan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol R. Budi Winarso dan Direktur Utama PTPN II Bhatara Moeda Nasution terkait perampasan dan pendudukan secara tidak sah lahan seluas 7 ha di desa Marendal, Deli Serdang, Sumatera Utara, ” tuturnya.

Baca juga :  Hentikan Penyerobotan Tanah Masyarakat Mulyajaya, OKU Timur Sumatera Selatan oleh PT.LPI

Ia menerangkan bahwa pendudukan yang dilakukan oleh aparat Polda Sumatera Utara terhadap lahan milik masyarakat tersebut terjadi sejak pertengahan tahun lalu.
“Padahal klien kami telah mengantongi keputusan MA sejak tahun 2005 yang menyatakan merekalah pemilik sah lahan tersebut, namun PTPN II justru melakukan tindakan sepihak dengan mengijinkan Polda Sumatera Utara membangun asrama di lahan tersebut. ini merupakan langkah melawan hukum yang dilakukan oleh dua institusi negara yang merugikan hak rakyat,” tegasnya.

Surat Kantor Hukum Themis bernomor 078/Themis/X/2016 tersebut diterima di kantor Sekretariat Kabinet pada sekitar pukul 15.00 sore tadi.Surat ke Presiden juga ditembuskan kepada Kepala Staff Presiden dan Sekretariat Kabinet. Selain itu Kantor Hukum Themis juga bersurat ke sejumlah instansi terkait seperti Kepolisian RI, Kementrian Agraria, Kemensesneg, kemenkopolhukam, Kementrian BUMN, Komnas HAM.

Baca juga :  Gubernur Sumsel Bersama Badan Restorasi Gambut Lakukan MOU

Rencananya besok Themis akan melakukan pengaduan resmi ke Komisi Kepolisian Nasional sekaligus menggelar jumpa pers.
Bagi Themis, peristiwa ini menunjukan bahwa penegakan hukum masih jauh dari harapan. Untuk itulah pengaduan ini dilakukan agar Presiden selaku kepala negara mengetahui permasalaham hukum, khususnya yg terkait dengan penyelesaian konflik pertanahan antara lrmbaga negara dengan warga negaranya.

“Negara kita negara hukum, klien kami yang merupakan masyarakat biasa memiliki bukti kuat dan memegang keputusan Mahkamah Agung sejak 11 tahun yg lalu, namun hak nya tak juga ditegakkan. Ini preseden buruk bagi penegakan hukum di negeri ini, ini perilaku aparat di jaman orde baru bukan era setelah reformasi. Presiden Joko Widodo harus tahu soal ini, ” tandasnya.

Baca juga :  GPPMS Tuntut Kejati Sumsel Investigasi Proyek Simpang Meranjat

Hingga saat ini Kepolisian Daerah Sumatera Utara masih menguasai lahan seluas 7 ha dan telah melakukan pemagaran terhadap seluruh areal tersebut. Tidak hanya itu di kawasan yang dikuasi juga di dirikan plang pemberitahuan yang menyatakan lahan saat ini dikuasai oleh Polda Sumut berdasarkan surat dari PTPN II.(tsm)


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita