oleh

Wilmar Group Menyerobot Tanah Adat

Kolom:Hukum|51 kali dilihat

NuansaKita – Jakarta: Konflik berkepanjangan antara Suku Anak Dalam dan PT. Asiatic Persada sebagai anak Perusahaan Wilmar Group sudah berlangsung 31 tahun lamanya tanpa penyelesaian dan hampir tak berujung sehingga persoalan agraria ini menjadi perhatian pemerintah pusat era-Presiden Joko Widodo. Ucap Akhrom

Konflik tersebut telah banyak mengorbankan baik materi, tenaga, pikiran dan bahkan korban jiwa dari pihak masyarakat Suku Anak Dalam, sudah banyak proses mediasi dan keputusan-keputusan Pemerintah, Legislatif dan Yudikatif tentang Wilmar grup harus mengembalikan hak lahan masyarakat, namun keputusan-keputusan itu tidak juga diindahkan oleh PT. Asiatic Persada.

Maka pada tanggal 5 Mei 2017 Komite Rakyat Nasioanal tergugah untuk turut serta membela Suku Anak Dalam memperjuangkan agar PT. Asiatic Persada mengembalikan hak-hak SAD, dengan mengadukan penyelesaian konflik itu kepada Kantor Staf Presiden yang ditemui oleh Deputi 4 Bidang Komunikasi Politik dan Desiminasi Informasi, syukur alhamdulilah Bapak Eko Sulistyo sangat antusias dan respon positif untuk membela Suku Anak Dalam. Ungkap Akhrom

Baca juga :  YLKI Dorong Konsumen Yang di Rugikan Segera Lapor

Padahal alas Hak Masyarakat sudah ada secara tertulis dari jaman Belanda yang diberikan pada tahun 1927, 1930-an dan masa terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia, namun lagi-lagi alas hak itu tidak juga menjadi dasar Wilmar Grup untuk mengembalikan tanah adat kepada Suku Anak Dalam. Ucap Akhrom

Kami maklum penguasa pada saat itu adalah pemerintahan Orde Baru yang begitu otoriternya sehingga penyerobotan adalah hal yang mudah, dengan menggunakan kekuatan aparat maka tanah seluas 3.550 Hektar dapat dikuasai dan dijadikan Lahan Sawit oleh pengusaha yaitu Wilmar Grup. Hanya yang kami sayangkan kenapa pihak perusahaan dilakukan pengukuran ulang sangat enggan mereka lakukan, bahkan perusahaan melarang masyarakat berada ditanahnya sendiri, ini kan sangat lucu, Suku Anak Dalam adalah pemilik tanah leluhur itu namun mereka tidak merasakan manfaat tanah meraka, bahkan mereka berada digaris kemiskinan dan buta huruf sampai dengan sekarang. Ungkap Akhrom.

Baca juga :  Peringati HANI 2017, Gubernur Mengajak Aksi Nyata Jangan Hanya Slogan

Artinya ini harus ada perhatian serius dari pemerintah pusat untuk sesegera mungkin menyelesaikan konflik agraria tersebut, sehingga masyarakat tidak dirugikan dan dapat mencari makan demi bertahan hidup. Kan aneh ada perusahaan yang sangat kaya namun masyarakat sekitar perusahaan masih banyak yang buta huruf dan masih dibawah garis kemiskinan, ini sudah tidak benar dan keterlaluan, buat apa perusahaan ada disekitar mereka bila tidak ada efek ekonomisnya. Kata Akhrom

Oleh karena itu Komite Rakyat Nasional sebagai Organisasi Masyarakat akan terus mengawal persoalan ini sampai dengan selesai dan tanah adat dikembalikan oleh Wilmar Grup, apalagi persoalan ini sampai di Kantor Staf Presiden untuk menjadi pertimbangan Presiden dalam Mengambil keputusan, dan harapan kami kepada Kantor Staf Presiden agar membuat tim yang dipimpin oleh KSP sendiri, kedua hasil dari kerja-kerja itu menjadi rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil keputusan yang berpihak kepada Suku Anak Dalam di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

Baca juga :  Pemegang Aset Ilegal di Sumsel Diimbau Segera Mengembalikan dengan Sukarela 

Sebagai tambahan Program Nawacita Negara Hadir ditengah-tengah masyarakat adalah wujud bukti nyata kami dalam mengawal Nawacita bapak Jokowi, dimana organisasi pemenangan Bapak Jokowi selalu meminta pamrih, justru malah kami sebaliknya, berperan menjadi kepanjangan tangan pemerintah atau sebagai jembatan antara Pemeritah dan Masyarakat dalam berjuang menyelesaikan masalah diakar rumput. Suku Anak Dalam adalah Warisan Bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan, bukan malah dibumihanguskan, kearifan lokal adalah kekayaan budaya lokal seperti halnya Suku Baduy di Provinsi Banten. Tutup Akhorm


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita