oleh

Ahmad Zulinto : Gaji Guru diharapkan tepat waktu

Kolom:Pendidikan|5 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang pendidikan, membuat organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sumatera Selatan menggelar audiensi bersama anggota komisi V DPRD Provinsi Sumsel.

Audiensi kali ini membahas tentang keterlambatan gaji yang dibayarkan kepada guru oleh pihak dinas Pendidikan provinsi, audiensi berlangsung di ruang rapat komisi V DPRD Provinsi Sumsel, Rabu (01/02).

Ketua PGRI Provinsi Sumsel sekaligus kepala Dinas Pendidikan (Disdik) kota Palembang  H. Ahmad Zulinto S.Pd., MM mengungkapkan pendidikan merupakan hal yang wajib didapatkan oleh setiap warga negara, disini yang berperan penting adalah tenaga pengajar yakni guru.

Baca juga :  Pendidikan di Sumsel Tidak Boleh Dibeda-bedakan

“Guru  harus sejahtera dengan pendapatan yang didapat, karena tugasnya sebagai pendidik dan sering dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Jangan ada keterlambatan soal pembayaran gaji, ini periode pertama gaji yang dibayarkan baru akhir bulan,” jelasnya.

Lanjut Zulinto, Ini sudah masuk periode ke-II ada gaji yang sudah dan ada yang belum dibayar, tolong ini jangan terjadi lagi” ujarnya.

“Kami dari PGRI yang ada di kota dan daerah bermohon kiranya agar pada bulan maret pembayaran gajinya bisa tepat waktu, tegasnya,”.

Baca juga :  Prancis Tunda Pertukaran Pelajar

Hal ini pun ditanggapi oleh wakil ketua komisi V DPRD Ptovinsi Sumsel, Hj. RA. Anita Noeringhati menegaskan bahwa kesejahteraan tenaga pengajar khususnya guru menjadi prioritas utama dan harus dikawal terus, setiap kunjungan kerja itu yang dibahas mengenai pentingnya kesejahteraan guru yang berstatus Pegawai Negeri sipil (PNS) maupun non PNS.

Persoalan yang menyangkut guru harus selalu disuarakan, karena guru nerupakan tenaga pengajar tanpa pamrih untuk mencerdaskan anak bangsa.

” Kami akan mengusulkan regulasi kepada pemerintah pusat untuk sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat dikembalikan kepada kabupaten atau kota masing-masing bukan terpatok pada Provinsi, tambahnya.

Baca juga :  Universitas Taman Siswa Jalin MoU dengan BNNP Sumsel

Apabila Sekolah dibebankan oleh provinsi akan susah untuk menghandle keuangan yang dibutuhkan, karena setiap kabupaten/kota mempunyai kebutuhan dana yang berbeda untuk sekolah.

“Hal ini akan dibicarakan ke pusat, walikota maupun Provinsi untuk mendapatkan persetujuan, tukasnya,”.


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita