oleh

LMND Desak Pemerintahan Jokowi Hentikan Liberalisasi Pendidikan

Kolom:Pendidikan|34 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) mendesak pemerintahan Jokowi untuk menghentikan liberalisasi, privatisasi pendidikan di Indonesia dan menjalankan Trisakti. Selasa (2/5)

Selain itu, LMND juga meminta agar pemerintah memperhatikan pemerataan infrastruktur pendidikan secara nasional karena masih banyaknya sekolah yang tidak layak di Indonesia.

Melalui siaran persnya. Ketua Umum LMND Indrayani Abdul Razak menilai kebijakan pendidika kita saat ini berorientasi pada pasar, hal tersebut berdampak pada liberalisasi pendidikan. Pendidikan tidak lagi ditempatkan sebagai alat membangun kepribadian bangsa. Era Neoliberalisme seperti sekarang ini, menjadikan Pendidikan sebagai komoditi bisnis. Tentu saja pihak pemilik modal yang mendapatkan keuntungan yang begitu besar dari sistem pedidikan Indonesia sekarang ini.

Baca juga :  Light Up The World About the Future di Ikuti 55 Team Robotic

Pada tahun 1998, terjadi perubahan status Peguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Upaya pengalihan ini dilakukan untuk mengurangi beban Finansial negara dan menyerahkan sektor pendidikan dalam arena pasar. Sebagai konsekwensi dari liberalisasi pendidikan, negara melepaskan tanggung jawabnya dalam membiayai pendidikan. hal ini, mendorong lembaga-lembaga pendidikan melakukan pengalangan biaya operasional pendidikan. Lepas tangan pemerintah dalam dunia pendidikan mengkibatkan biaya pendidikan drastis melonjak naik.

Kebijakan pendidikan yang mahal ini memang sangat merisaukan karena akan mengubur impian mobilitas kelas sosial bawah untuk memperbaiki kelas sosialnya. Melalui sistem ini, maka yang bisa diserap dalam lingkungan pendidikan adalah mereka yang memiliki kemampuan finansial yang cukup. Lembaga-lembaga pendidikan kian menjadi lembaga elit bahkan menjadi kekuatan yang menghadang arus mobilitas kelas bawah untuk mengakses pendidikan.

Baca juga :  Ombudsman Sebut SMAN 5 dan SMAN 6 Palembang Lakukan Maladministrasi

Tingkat keberhasilan dan kualitas pendidikan diukur pada tingkat peneriman lulusan tiap tahun dipasar tenaga kerja. Ketika ini menjadi ukuran keberhasilan pendidikan maka kurikulum pendidikan juga akan turut disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
Dari sini jelas bagi kita, bahwa liberalisasi pendidikan tersebut harus ditolak oleh Pemerintahan Jokowi-Jk yang berjanji akan menjalankan trisakti dalam pemerintahannya.

Dengan diberlakukannya liberasisasi dan privatisasi, secara politik Pemerintah Indonesia tidak akan mempunyai kedaulatan dalam melahirkan kebijakan-kebijakannya. Segala kebijakan dan peraturan—atas nama kesepakatan—akan diarahkan untuk menstimulasi liberalisasi tersebut. Kemandirian ekonomi, sebagaimana terdapat dalam trisakti dan nawacita Jokowi-Jk tidak akan tercipta jika Pemerintah tetap mempertahankan ketergantungan pada modal asing, utang luar negeri, dan peran besar korporasi multi-nasional. Selanjutnya, jika liberalisasi dalam segala sektor tersebut—terutama barang dan jasa—akan melahirkan budaya-budaya konsumerisme, individualisme, dan hedonisme,tegasnya.

Baca juga :  Bunda PAUD Sumsel Diganjar Penghargaan dari BAN PAUD-PNF

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita