oleh

Ombudsman Sebut SMAN 5 dan SMAN 6 Palembang Lakukan Maladministrasi

Kolom:Pendidikan|114 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) telah menuntaskan investigasi dan pemeriksaan terhadap Laporan Masyarakat mengenai Dugaan Maladministrasi Pungutan atau Pengumpulan Dana pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Neg 5 Palembang dan SMA Neg 6 Palembang. Kegiatan serangkaian pemeriksaan tersebut dilakukan tanggal 20 Juli – 24 Agustus 2018.

Kepala Ombudsman Perwakilan Sumsel, Adrian Agustiansyah menerangkan, Ombudsman telah menyampaikan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LAHP) kepada dua ekolah tersebut, Senin (27/08) di Kantor Ombusdman RI Perwakilan Sumatera Selatan, kesimpulan dalam pemeriksaan yang dilakukan, Ombudsman menemukan tindakan Maladministrasi.

Dia menjelaskan, untuk SMA N 5 Palembang, bentuk Maladministrasi yang dilakukan ialah Menetapkan besaran biaya sebesar Rp7.500.000,-/Siswa dan ketentuan batas waktu bagi orang tua siswa, Tidak dimasukannya uang yang bersumber dari Komite Sekolah termasuk uang sarana serta catering ke dalam RKAS dan RAPBS, Masih ada dimasukannya anggaran (komponen) yang telah ditampung oleh BOS dan PSG, Penampungan uang sarana tersebut bukan di rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah melainkan hanya di Komite Sekolah dan Memungut uang sarana serta uang catering dilakukan tanpa seizin Gubernur Sumsel.

Baca juga :  Gubernur Sumsel Ingatkan Peserta PKN Jangan Hanya Kejar Sertifikat

Masih ditambahkan Adrian, untuk SMA Neg 6 Palembang bentuk Maladministrasinya yakni Pungutan uang yang dilakukan Komite Sekolah bukan termasuk kategori Sumbangan melainkan Pungutan dan Pembentukan Komite Sekolah SMA N 6 Palembang bertentangan dengan Pasal 4 Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah karena lebih dari 50% Pengurus Komite SMA Negeri 6 Palembang ternyata anaknya masih aktif bersekolah di SMA Negeri 6 Palembang yang kewajibannya mengatur tidak lebih dari 50%”.

Ia menerangkan, bahwa terhadap tindakan Maladministrasi tersebut, Ombudsman telah mengeluarkan sebanyak dua belas (SMA N 5 Palembang) dan lima (SMA N 6 Palembang) tindakan korektif yang wajib mereka laksanakan sebagai langkah perbaikan.

Baca juga :  Wagub Mawardi Melayat ke Rumah Duka Korban Perahu Tenggelam

Dijelaskannya, menghentikan pengumpulan uang sarana tahun 2018/2019 ke orang tua/wali siswa, mengembalikan uang sarana tahun 2018/2019 yang telah dipungut dari orang tua/wali siswa dan seluruh kebutuhan dana yang diatur diluar ketentuan BOS dan PSG haruslah seizin dari Gubernur Sumsel selaku Kepala Daerah.

“Hal ini ialah salah satu isi kesimpulan tindakan korektif yang dikeluarkan oleh Ombudsman yang ditujukan ke SMA Neg 5 Palembang maupun SMA N 6 Palembang, namun khusus SMA N 6 Palembang, Kepsek agar juga melakukan evaluasi terhadap pembentukan pengurus komite di SMAN 6 Palembang,” kata Adrian.

Dirinya menegaskan, pihaknya akan memberikan waktu selama 30 hari sampai 60 hari kepada SMA N 5 Palembang dan SMA N 6 Palembang terhitung sejak penyerahan LAHP untuk dilaksanakan. Nantinya, dalam jangka waktu ditetapkan itu, masing-masing Terlapor (SMA N 5 dan 6 Palembang) wajib menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindakan korektif Maladministrasi tersebut.

Baca juga :  Kemendikbud Dorong Guru Tingkatkan Kemampuan Menulis Sejarah

Kemudian jika Terlapor tidak melakukan tindakan korektif pada jangka waktu yang ditentukan, maka pihaknya pun akan melanjutkan ketingkat rekomendasi.

“Hasil laporan pemeriksaan ini kami tingkatkan menjadi rekomendasi oleh Ombudsman RI di Jakarta jika tindakan korektif yang dikeluarkan tidak dilaksanakan, rekomendasi ini tentunya melalui mekanisme penuh pimpinan Ombudsman RI dan oleh undang-undang Ombudsman RI di pasal 38 itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan, akan ada sanksi administrasif bahkan pidana (jika ada) bagi terlapor jika tidak mengindahkan Rekomendasi tersebut” tutupnya. R


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita