oleh

2017, PNS Tetap Terima TPP

Kolom:Peristiwa|21 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) Sumatera Selatan sudah bisa tenang menghilangkan keresahan dihati karena Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2017 tidak dihapuskan, meskipun belum tahu berapa besaran jumlah yang akan diterima dan belum pasti kapan pencairannya.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Joko Imam Santoso, alasan ketidakpastian pencairan TPP dikarenakan kondisi keuangan Pemprov Sumsel yang tidak memungkinkan dan sedang dalam proses efisiensi.

Namun menurutnya, hal ini bukan berarti Pemprov hanya diam dan berpangku tangan saja, melainkan berupaya mencarikan solusi untuk menyejahterakan para PNS di lngkungan Pemprov Sumsel.

Baca juga :  Muswil LDII di Buka Gubernur Sumsel

“Untuk TPP, kita sedang berupaya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kita mau mencarikan dananya, tapi soal kepastian maupun besaran TPP akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya kepada wartawan, Selasa (18/1).

Joko mengungkapkan, pihaknya akan mengadakan rapat khusus untuk mencari dan menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) semaksimal mungkin agar dapat dialokasikan untuk TPP.

“Karena kompoenen dari APBD itu ada belanja dan pendapatan. Setiap belanja harus disesuaikan dengan pendapatan. Nanti akan kami bicarakan dengan teman-teman yang mewakili Kementerian Keuangan, seperti kantor pajak, perbendaharaan, bea cukai, semuanya,” katanya lagi.

Baca juga :  Sinergisitas Polri dan Pemda Wujudkan Rasa Aman Wisatawan

Joko melanjutkan, secara umum, krisis keuangan dunia sangat berdampak pada perekonomian nasional sehingga menyebabkan penurunan dan pemangkasan anggaran di setiap daerah di Indonesia.

Menurutnya, semua struktural pemerintahan baik di pusat maupun daerah mengalami krisis keuangan, sehingga berbagai program terancam tidak bisa direalisasikan, termasuk pencairan TPP.

“Kita di Sumsel masih terganjal penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Aloaksi Khusus (DAK). Dan struktur APBD kita, diantaranya berasal dari kedunya. Jadi TPP tergantung kondisi keuangan, bukan di Sumsel saja, seluruh Indonesia,” tegasnya.

Baca juga :  Nostalgia di OKUT, Gubernur Deru Wayangan dengan Kagama

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita