oleh

Anggaran Kurang Menguntungkan, Penyaluran Bantuan PKH Tetap Lancar

Kolom:Ekonomi, Peristiwa|2 kali dilihat

NuansaKita – Palembang :  Asisten III Bidang Kesra, Ahmad Najib menjelaskan bahwa program keluarga harapan (PKH) merupakan program yang pada prinsipnya memberikan bantuan tunai kepada masyarakat dengan persyaratan tertentu.

Menurutnya, Keluarga yang menerima bantuan harus sangat miskin sebagai persyaratan, bantuan itu sebagai stimulan untuk mengangkat taraf hidupnya bagaimana keluarga dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

“Kalau bicara anggaran memang belum mencukupi, tapi kita bersyukur kepada pemerintah khususnya jajaran Kementrian Sosial, Dinas Sosial yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat yang tidak mampu,” ungkapnya usai membuka rapat koordinasi PKH tingkat Provinsi Sumatera Selatan 2016 di Hotel Grand Zuri Palembang, Jumat (28/10).

Ia mensyukuri program ini masih berlanjut meskipun kondisi keuangan Sumsel dalam keadaan yang kurang menguntungkan, sedangkan pelaksanaan PKH saat ini sudah sesuai dengan laporan Kepala Dinas Sosial karena berdasarkan aturannya dalam pelaksaanaa PKH yang paling penting adalah pengawasannya.

Baca juga :  Jika Ada Instruksi, Korem Gapo 044 Siap Turunkan Personil

“Pengawasannya untuk memastikan bantuan langsung sampai ke masyarakat dengan pola penyalurannya melalui Kantor Pos. Jadi tidak bisa lagi PKH dipotong atau dikurangi, kedepannya pola penyalurannya melalui Bank,” jelasnya.

Selain itu untuk pendampingan PKH, petugasnya akan ditraining, mereka harus mempunyai kapasitas, kemampuan serta akan diawasi oleh institusi yang lebih tinggi. Tugas pendamping untuk mempercepat dan memperlancar serta untuk mengawasi agar tepat penggunaannya.

“Semua wilayah Sumsel yang menjadi prioritas PKH terutama dua kabupaten yang tertinggal yakni Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muratara,” katanya.

Sementara Apriyadi, Kepala Dinas Sosial mengatakan Kota Palembang menjadi kota pertama dan percobaan bagi 16 kabupaten/kota dilainnya untuk pembayaran kepada penerima bantuan PKH.

Baca juga :  Astra Pinjamkan 50 Unit Motor PCX Untuk Asian Games di Palembang

Menurutnya, setelah dilaunchingnya E- Waroeng oleh Menteri Sosial beberapa waktu lalu maka Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) maka untuk pembayaran secara non tunai akan di mulai dari Kota Palembang

Dijelaskannya, untuk pelaksanaan pembayaran non tunai tersebut Dinas Sosial Sumsel akan bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dinas Sosial akan menyiapkan masyarakatnya sedangkan BRI akan menyiapkan transaksi elektroniknya.

“Kami akan koordinasi dengan BRI bagaimana sistim pelaksanaan pembayaran non tunai yang dilaksanakan di kota Palembang,” kata Apriyadi.

Dirinya telah meminta kepada BRI untuk paparan mengingat jumlah yang akan dibayarkan kepada 22.000 keluarga penerima bantuan. Untuk kabupaten/kota lain di Sumsel masih menggunakan sistim tunai dengan pengambilan di Kantor Pos.

Baca juga :  Jelang Asian Games 2018, Pemprov Sumsel Tingkatkan Potensi Usaha Koperasi

“Untuk kabupaten/kota akan dilihat dahulu sejauh mana keberhasilan di Kota Palembang. Kalau sukses, kita akan penetrasi ke kabupaten/kota dan juga akan berkoordinasi dengan BRI sejauh mana kesiapan mereka,” jelasnya.

Ditambahkan Apriyadi, pada tahun 2016 Sumsel akan mendapat 98.000 tambahan penerima baru. Ia berharap BRI dapat mengintegrasikan kartu yang dipegang penerima PKH dengan sistem yang di punyai oleh BRI, jika kartu akan diganti ia akan melihat bagaimana prosesnya nanti.

“Tambahan bantuan baru yang akan kita terima nilainya cukup besar. Kalau kita rata-ratakan satu keluarga penerima sebesar Rp2 juta maka dikalikan dengan 98.000 maka akan dapat tambahan Rp196 miliar,” tutupnya. (juwita)


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita