oleh

Antisipasi Karhutla Tahun Ini, Pemprov Sumsel Anggarkan Dana Rp37 Miliar 

Kolom:Peristiwa|5 kali dilihat
NuansaKita – Palembang : Mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Sumsel, tahun ini Pemprov Sumsel menganggarkan dana sebesar Rp37 miliar pada 2020. Dana ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1,7 miliar.
Kebijakan ini dilakukan oleh Pemprov itu tidak lain untuk mengatasi Karhutla agar tidak terulang kembali seperti di tahun-tahun sebelumnya. Anggaran sebesar Rp 37 miliar akan diperuntukan bagi daerah-daerah di Sumsel yang rawan Karhutla di antaranya Kabupaten OKI Rp 6 miliar, Ogan Ilir Rp 5 miliar, Muba Rp 5 miliar, Banyuasin Rp 5 miliar dan Muara Enim Rp 5 miliar. Kemudian Pali Rp 5 miliar, Musirawas Rp 1 miliar, Muratara Rp 1 miliar, OKU Rp 2 miliar, OKU Timur Rp 2 miliar.
“Ini merupakan suatu lompatan yang cukup dapat kita berikan suatu stimulan dalam melakukan pencegahan karhutla,” ungkap Sekda Sumsel, Nasrun Umar saat melakukan video conference bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Bambang Hendroyono dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan tahun 2020.
Dikatakan Nasrun, bahwa Provinsi Sumsel sebagai salah satu provinsi status rawan karhutla karena Provinsi Sumsel memiliki lahwan gambut terluas kedua di Sumatera. Ia melaporkan dalam kaitan antisipasi Karhutla tahun ini sedang dan telah dilakukan oleh Pemprov Sumsel diantaranya pada tanggal 18 Novemberr 2019 dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Walikota di Sumsel telah bersinergi dan berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan Karhutla.
Kemudian, dirinya juga mengatakan Pemprov Sumsel telah membentuk tim terpadu pencegahan dan penanganan karhutla berdasarkan SK Gubernunur yang diketua langsung Sekda yang dibagai dalam 7 bidang program kerja atau pokja.
Program tersebut adalah pokja perencanaan, pokja diteksi dini, pokja bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat petani, pokja bidang sosialisasi, pokja evaluasi, pokja patroli dan pokja bidang monev.

 

Baca juga :  Resmi, Gedung PDR di Tanjung Api-api Milik Pemprov Sumsel

Tidak hanya itu, Nasrun juga memaparkan bahwa Pemprov sumsel telah bekerjasama dengan Ditjen Gakgung KLHK, Pemprov Sumsel telah melaksanakan sosoialsisi penegakan hukum pada 180 unit usaha kegiatan terkait pencegahan, sanksi dan proses penegakan hukum karhutla.

Tak hanya itu, selanjutnya melaunching aplikasi lancang kuning nusantara , yaitu aplikasi untuk monitoring penanganan kebakaran hutan lahan secara webscreming yang dilakukan Polda Sumsel.

“Melalui tim terpadu dengan berpedoman covid-19 mengenai social distancing, tim tetap melaksanakan evaluasi kesiapsiagaan pengendalian karhutla terhadap unit usaha, kegiatan dan membangum komitmen dengan unit-unit usaha diatas sektor perkebunan dan kehutanan serta pencegahan karhutla tahun 2020,” ucapnya.
“Pemprov Sumsel juga menyambut baik rencana karhutla yang terintegrasi dengan program berkaitan lansdcape dengan berbasis tapak. Tentu hal ini akan membuat kami percaya diri jika nantinya karhutla akan timbul,” sambungnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang mengatakan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumsel merupakan kebakaran yang berulang. “Jadi saya harap di tahun 2020 tidak terjadi lagi,” katanya.
Melihat kilas kebelakang yang terjadi di tahun 2015 yang cukup besar dan tahun 2019, Sekjen juga berharap tidak terjadi di tahun 2020. Oleh karena itu dia juga menyarankan untuk melakukan beberapa pencegahan berbasis tapak (KPH).
“Langkah-langkah pengendalian Karhutla berbasis tapak KPH tersebut diantaranya penguatan SDM, penguatan kapasitas dan peran serta masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana, pencegahan karhutla, penegakan hukum,” tukasnya. Rip

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita