oleh

Awal 2017, Pemprov Sumsel Rombak Pejabat Struktural

Kolom:Peristiwa|6 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Untuk memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah per 1 Januari 2017 mendatang. pemerintah provinsi Sumatera Selatan akan mengakhiri tahun 2016 dengan merombak pejabat struktural  di struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), selasa (27/12).

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Joko Imam Santoso mengatakan, dengan PP 18 nomor 2016 sebagai turunan amanat dari Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014, maka bidang pemerintahan dirangkap menjadi 32 urusan yang dilaksanakan oleh satu unsur pelaksana yakni dinas dan unsur penunjang yakni badan.

Baca juga :  Tanpa Kartu Elektronik, Pengemudi Tidak Bisa Masuk Jalan Tol Palindra

“Ini akan mulai diberlakukan per tahun 2017 mendatang,” katanya.

Dijelaskan Joko,  mengingat nomenklaturnya berubah sehingga semuanya perlu ditata ulang, karena itu nanti akan akan diadakanya pelantikan, pengukuhan serta adanya open bidding atau seleksi tersebut.

“Ya, bisa besok, luso tapi yang jelas mungkin sebelum berakhirnya tahun 2016 karena untuk menyongsong ini semua,” ungkapnya.

Hingga kini, Joko mengatakan,  pihaknya telah mengantongi persetujuan serta referensi dari menteri. Dalam penataan ini sendiri nantinya, asisten yang semula 4 akan menjadi 3, staf ahli yang sebelumnya 5 akan menjadi 3. Untuk biro sendiri dari 9 akan menjadi 8 biro. Sedangkan untuk Dinas dari sebelumnya 19 dinas akan menjadi 28 dinas.

Baca juga :  Polisi Pukul Aksi Mahasiswa Unsri

“Nah, untuk badan itu yang dulunya 18 akan menjadi 6 badan. Badan sendiri itu ada yang menjadi dinas serta ada yang terjadi penggabungan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Biro (Karo) Organisasi dan Tata Kelola (Ortala) Sumsel, Abdul Hamid sempat mengatakan, dalam perda nomenklatur tersebut, beberapa dinas menjadi terpisah seperti Dinas Perindustrian dan perdagangan menjadi Dinas Perindustrian, dan Dinas Perdagangan.

Selain itu, ada dinas baru Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sumsel. Serta ada juga pengabungan seperti Dinas pertanahan bergabung dgn BLH menjadi dinas lingkungan hidup dan pertanahan.

Baca juga :  Menag Lukman Hakim Resmikan Klenteng Kong Miao di JSC

“Dinas ketahanan pangan juga bergabung dengan dinas peternakan, dan banyak lainnya,” kata dia.

Selain itu, Hamid juga menambahkan, ada beberapa Instansi seperti korpri dan KPID akan dilebur juga namun masih harus menunggu dari Kementrian terlebih dahulu. “Nantinya Korpri ini bisa dilebur dengan BKD, dan KPID juga dapat dileburkan dengan dinas baru seperti dinas Kominfo. Tapi, kami belum tahu apakah akan menjadi UPTD atau bagaimana karena menunggu dari kementrian dahulu,” tutupnya. (juwita).


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita