oleh

BGR Giatkan Desa Peduli Gambut Sejahtera

Kolom:Peristiwa|1 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 1 tahun 2016 mengenai pembentukan kebijakan Badan Restorasi Gambut (BGR) yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada provinsi yang rawan terbakar terus digiatkan.

Apalagi dengan potensi lagan gambut yang dimiliki Sumsel terkhusus di wilayah pedesaan, menjadi  kesempatan emas bagi Kementrian Lingkungan Hidup melalui Badan Restorasi Gambut (BRG) Sumatera Selatan (Sumsel) untuk melakukan pengembangan di sektor ini.

Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Restorasi Gambut (BGR) Republik  Indonesia, DR. Haris Gunawan mengatakan, pihaknya berencana akan membentuk program Desa Peduli Gambut pada tahun 2017 mendatang.

“Program Desa Peduli Gambut ini akan kita isi dengan kegiatan dan pengembangan komuditi ramah gambut untuk mensejahterakan masyarakat di desa,”ungkap Haris usai menggelar focus group discussion dengan mengusung tema “Pengembangan Komoditas Ramah Gambut dan Potensi Pemasarannya” di hotel Emilia Palembang, kemarin (7/12).

Dikatakannya, hampir seluruh wilayah di Sumsel memiliki lahan gambut yang bisa dibudidayakan dan dikembangkan menjadi mata pencaharian dan peningkatan perekonomian desa. “Gambut disini bukan gambut yang kering dan mudah terbakar namun gambut yang lembab atau basah yang bisa dimanfaatkan untuk ditanami,”jelasnya.

Baca juga :  Puluhan Pramuka Tuntut Transparansi Bantuan Dana Hibah

Haris merilis ada beberapa  komoditi ramah gambut yang akan dikembangkan di ruang kelola lahan gambut masyarakat di Sumsel, diantaranya ada komoditi Sagu, Gelam, Kopi gambut, Padi rawa, Ikan, Kerbau, Kelapa.

Juga ada komoditi Purun yang harus diinovasikan terlebih dahulu sesuai kebutuhan  pasar serta  Rotan Jernang dan Jelutung yang saat ini masih membutuhkan  riset aksi dan strategi pemasaran karena masih dalam skala industri.

Ia menjelaskan untuk pengelolaan lahan gambut, ada 2 mekanisme bisa diterapkan. “Mekanismenya bisa melalui pengembangan lahan gambut itu sendiri misalnya nanti kita akan kenalkan kemereka itu tanaman sagu. Atau dengan inovasi di komoditi yang sudah dikembangkan masyarakat seperti Purun, Gelam, Tembesu, Nipah dan lain sebagainya,” terang dia.

Selain itu prinsip pengembangan komuditi ramah gambut ini juga terintegrasi dengan pengembangan komuditi lainnya , seperti komuditi kehutanan, kerbau sawah, dan komoditi itik. “Sehingga pengembangan disemua sektor komuditi bisa menyeluruh,”harapnya.

Baca juga :  Kemenag Sumsel Qurban 15 Ekor Sapi

Program ini juga lanjut Haris bertujuan untuk mengurangi potensi kebakaran hutan di Sumsel yang sering terjadi di lahan gambut. “Dengan program ini diharapkan dapat membantu mengurangi kebakaran lahan gambut di desa-desa, karena sesuai dengan Perpres No 1 Tahun 2016, Restorasi yang akan dilakukan diprioritaskan ke Wilayah yang sering mengalami kebakaran lahan,”lanjutnya.

Untuk itu, program Desa Peduli Gambut ini ditargetkan akan diterapkan di 500 desa di Indonesia, sementara di Sumsel sekitar 124 Desa. “Di Sumsel Kabupaten yang di prioritaskan adalah di Muba dan OKI karena historisnya disana sering terjadi kebakaran lahan gambut,”tukasnya.

Sementara itu, Staf Ahli BRG dari Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, Dr Momon Sodik Imanudin MSc mengungkapkan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan restorasi lahan gambut ini adalah kurangnya Alokasi anggaran dari Pemerintah. Pasalnya selama ini Alokasi dana hanya mengandalkan anggaran BLH maupun pihak swasta.

Baca juga :  Raih Skor 800 Point, PKK Sumsel Juarai Lomba Memasak Pindang

“Harusnya menjadi perhatian khusus pemerintah, dan sinergi dengan semua kementrian tidak hanya kementrian lingkungan hidup saja tapi juga kementrian Pertanian, Kementrian PU, bahkan Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan juga, karena semuanya erat kaitannya dalam perwujudan restorasi lahan gambut ini,”ungkapnya.

Dirinya mencontohkan, salah satu kendala yang dihadapi saat terjadi kebakaran lahan gambut dikarenakan tim pemadaman api kesulitan menjangkau lokasi karena tidak ada infrastruktur yang mendukung. “Kalau jalan dan jembatan dibangun di Area gambut maka akan mudah diakses, perekonomian bisa tumbuh dengan sendirinya disana. Nah siapa yang akan membangun jalannya, tentunya peranan Kementrian PU yang kita perlukan,”jelasnya.

Apalagi, kata dia tidak semua daerah yang menjadi prioritas restorasi lahan gambut.”Di Sumsel kan tidak semuanya, hanya 5 daerah, jika masing-masing kementrian mau membantu dan mengalokasikan 10 persen saja dari anggaran mereka misalnya untuk bibit bisa dari Kementrian Pertanian. Dengan begitu beban BLH jadi tidak terlalu berat mengingat restorasi ini juga untuk kepentingan masyarakat Sumsel,”tutupnya. (juwita).


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita