oleh

Dana APBD Tahun Anggaran 2016 di BKD Muba Bermasalah

Kolom:Hukum, Peristiwa|12 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Penyaluran dana APBD melalui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun anggaran 2016 di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Musi Banyuasin (MUBA) terindikasi melanggar banyak aturan.

Hal itu disampaikan oleh koordinator aksi 100% pro rakyat, R. Hidayat, saat unjuk rasa anti korupsi di Mapolda Sumatera Selatan, Selasa (06/11).

“Berdasarkan hasil investigasi dan observasi kami, dari berbagai kegiatan di indikasikan penuh dengan tindak pidana korupsi dan rekayasa kegiatan, yang berakibat merugikan negara. Ujar R. Hidayat

Dia juga mengatakan bahwa aksi ini adalah aksi lanjutan. Hari ini kami 100% pro rakyat kembali mendatangi Mapolda Sumsel untuk mempertanyakan sejauh mana kasus yang diselidiki terhadap indikasi penyimpangan (korupsi) pada BKD kabupaten MUBA yang telah kami laporkan pada Rabu 30 November 2016 yang lalu. Ungkapnya

Baca juga :  Hari Pertama Buka, Kantor Samsat Palembang II Dipadati Wajib Pajak

Adapun kegiatan yang menurut dia, dianggap terindikasi korupsi diantaranya, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik anggaran Rp. 223,3 juta. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah anggaran Rp. 300 juta. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran anggaran Rp. 455,2 juta.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor anggaran Rp. 100 juta.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional anggaran Rp. 115,8 juta. Program Pendidikan Kedinasan dengan kegiatan :
Pendidikan dan Pelatihan Teknis anggaran Rp. 132,3 juta

Baca juga :  Gubernur Minta ke Najib Agar Gaji Petugas Kebersihan di Palembang Dinaikkan

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan : Diklat Prajabatan Golongan II anggaran Rp. 1,1 milyar.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan : Pemberian Bantuan Tugas belajar dan Ikatan Dinas anggaran 1,9 milyar.
Penyelesaian Satya lencana Karya Satya anggaran Rp. 150 juta. Rapat Baperjakat anggaran Rp. 100 juta.  Pelaksanaan Seleksi Terbuka untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi anggaran Rp. 400 juta. Penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat PNS anggaran Rp. 210 juta. Proses Seleksi Penilaian Penetapan Angka Kredit fungsional non guru anggaran Rp. 375 juta. Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian anggaran Rp. 200 juta.

Baca juga :  Pemprov Sumsel Matangkan Persiapan STQ

Berdasarkan data tersebut diatas maka kami dari 100% pro rakyat meminta kepada Kapolda Sumsel menjelaskan sampai sejauh mana kasus penyelidikan Polda terhadap kasus indikasi korupsi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun 2016 di BKD Muba ini. Pungkasnya (sibawaihi)


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita