oleh

Disperindag Sumsel Lepas Kewenangan Tera, Kabupaten/Kota Belum Siap

Kolom:Ekonomi, Peristiwa|7 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang pada lampirannya khusus pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan bahwa pelaksanaan tera/tera ulang adalah kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Hal itu diungkapkan, oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Selatan (Kadisperindag Sumsel) di ruang kerjanya, Rabu (19/10). Hal tersebut juga tertuang dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-3604 tahun 2016 tentang pembatalan beberapa peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum.

Baca juga :  BKIPM Dukung Pempek Asal Palembang Agar Mendunia

Oleh karena itu, sambung Permana, Gubernur Sumsel menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat nomor 188.341/2946/III/2016 tertanggal 10 Oktober 2016 perihal penghentian pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Perda Nomor 3 tahun 2012

“Pemungutan restribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang, alat ukur, ukur, takar Timbangan dan perlengkapannya serta pengujian kualitas barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) mulai tanggal 17 Oktober kita hentikan, kalau tidak kita dianggap pungli,” ujarnya.

Ditambahkannya, mulai tanggal 17 Oktober menjadi kewenangan kabupaten/kota, tetapi timbul permasalahan dari 17 kabupaten/kota hanya Kota Lubuk linggau yang sudah siap baik peralatan, gedung dan petugasnya, sedangkan yang lainnya belum siap sama sekali.

Baca juga :  Polisi Pukul Aksi Mahasiswa Unsri

“Kami kirimkan surat kepada Walikota Palembang tiga bulan lalu tetapi tidak ada tanggapan. Sebenarnya kita akan menyerahkan peralatan, gedung dan 14 orang petugas kepada kota Palembang. Agar tidak menyalahi aturan,14 orang PNS Disperindag harus menjadi PNS di lingkungan Kota Palembang,” ucapnya.

Dengan diserahkannya kewenangan tera/tera ulang ke kabupaten/kota maka pihaknya tidak berhak lagi, sementara kabupaten/kota belum siap.

“Nantinya tera/tera ulang untuk SPBU akan terbengkalai, masyarakat akan dirugikan dengan jumlah liter karena alatnya tidak di tera. Sementara pengusaha SPBU juga tidak ada kepastian, hendak tera ke Provinsi Sumsel sudah tidak punya wewenang sementara kabupaten/kota belum siap,” tutupnya. (juwita)

Baca juga :  Pasca Insiden Gajah Ngamuk, Warga Desa Air Sugihan Diminta Tetap semangat

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita