oleh

DPR RI Komisi II Sambangi Pempvop Sumsel

Kolom:Peristiwa|2 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Rombongan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyambangi kantor pemerintahan provinsi Sumatera Selatan.

Rombongan DPR-RI yang diketuai Al Muzahmil Yusuf disambut langsung Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi Sumsel, Joko Imam Santoso. Dalam kunjungannya, Komisi II DPR-RI ingin mendapatkan informasi terkait penyelengaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik di berbagai bidang pada provinsi Sumsel.

Dikatakan, seluruh mitra Komisi II DPR-RI juga ingin mengetahui informasi terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). “Kita akan cek pelayanan publik disini, termasuk pelayanan e-KTP, karena target 2019 semua pemilih harus sudah memegang e-KTP, kita ingin tahu persiapannya sudah sampai mana, karena dari informasi yang didapat Sumsel sudah mencapai 85 persen. Ini jadi perhatian kita,” ucap Al Muzahmil Yusuf di ruang rapat Sekretarian Daerah (Setda) Bina Praja, (20/12).

Baca juga :  Maret 2018, Lokomotif dan Gerbong LRT Akan Tiba di Palembang

Dijelaskan, meskipun terkendala dengan keterbatasan anggaran, pihaknya akan terus berupaya untuk mengejar jumlah blangko yang belum terpenuhi, sehingga pada pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan Legislatif (Pileg) semuanya sudah memegang e-KTP.

“Blangkonya kosong, persoalan ini dikarenakan terbatasnya anggaran pusat, karena blangko e-KTP ini dari pusat, jadi bukan disini saja yang mengalami kekosongan blangko,” ungkapnya.

Muhzamil menerangkan, hingga 2018 masih ada sekitar 15 juta blangko yang belum terpenuhi. “Solusi sekarang yakni Surat Keterangan (SK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), karena bisa menggantikan e-KTP. Di daerah bisa dibuat juga, oleh karena itu daerah jangan tergantung dengan pengadaan blangko, ini hanya persoalan anggaran saja,” terangnya.

Baca juga :  Radio Sumsel Akhirnya Resmi Mengudara 

Sementara itu,Kepala Biro Pemerintahan Setda Sumsel, Edward Chandra menjelaskan, terkait sisa 744 ribu warga yang belum melakukan perekaman e-KTP di kabupaten/kota, pihaknya akan melakukan jemput bola.

“Di awal 2017 akan sosialisasikan ke desa dan pelosok hingga perairan, kita akan jemput bola untuk menjangkau warga pelosok,” ucapnya.

Ditambahkan, adanya sejumlah masyarakat yang belum melakukan perekaman dikarenakan rusaknya alat perekaman. “Persoalan di Kecamatan yakni alat perekamannya yang rusak. Alat ini harus diperbaiki di Jakarta, karena milik negara jadi harus dianggarkan dulu,” ungkapnya.

Baca juga :  Pempek, Makanan Khas Masih Minim Sertifkat Halal

Menurutnya, adanya kekosongan blangko e-KTP beberapa bulan terakhir dikarenakan kendala dari pusat. “Informasinya gagal lelang, jadi tidak bisa tersedia di akhir tahun ini, namun Direktorat Jenderal (Dirjen) mengambil langkah dengan penerbitan surat keterangan (SK), dan ini bagi mereka yang sudah masuk database perekaman,” lanjutnya.

Untuk mempercepat perekeman, lanjut Edward, pihaknya juga mengadakan beberapa program. “Seperti kalau di kota Palembang ada gagasan gotong royong setiap akhir pekan, disitu masyarakat bisa langsung melakukan perekaman e-KTP. Sampai saat ini 98 persen masyarakat Palembang sudah melakukan perekaman,” tukasnya.(juwita)


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita