oleh

Giri : Tuntutan Mahasiswa Akan Kami Teruskan ke Pusat

Kolom:Peristiwa|3 kali dilihat

Nuansakita – Palembang : Meski BBM subsidi premium dan solar tidak naik, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi mahasiswa menggugat mendatangi kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel),  (13/1). dalam aksi tersebut mahasiswa menggugat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mementingkan kepentingan rakyat kecil.

Seperti kita ketahui tanggal 6 Desember 2016 pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang didalamnya berisi penambahan dan kenaikan biaya dalam kendaraan bermotor yang naik 2-3 kali lipat dari harga sebelumnya.

Selain itu, melalui surat direktur pemasaran PT. Pertamina nomor Kpts-002/F0000/2017-S3 dan 003/F00000/2017-S3 tanggal 4 Januari 2017 tentang penetapan harga dasar baru BBM jenis/umum nonsubsidi antara lain Pertamina DEX, Pertalite, dan Dexalite yang mulai berlaku pada pukul 00.00 tanggal 5 Januari 2017 dengan kenaikan sebesar Rp. 300,00,- dan harga yang berbeda-beda di setiap wilayah.

Baca juga :  Kerja Konkrit Gubernur Ini Jadi Inspirasi Walikota Lubuklinggau 

Atas dasar itu, mahasiswa menyerukan tuntutan kepada pemerintah untuk mencabut PP nOMOR 60 TAHUN 2016 yang berisi daftar penambahan dan kenaikan biaya kendaraan bermotor, membatalkan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), dan kenaikan BBM non subsidi.

Aksi mahasiswa ini diterima langsung oleh ketua DPRD Provinsi Sumsel Giri Ramanda N Kiemas. “DPRD Provinsi Sumsel akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke pusat tentang tiga (3) tuntutan mahasiswa pertama menghapus PP nomor 60 tahun 2016, kedua menolak kenaikan TDL oleh PLN yang telah melakukan evaluasi harga, dan ketiga menolak kenaikan BBM. dari tiga tuntutan tersebut DPRD akan fokus pada kelangkaan premium yang menghilang dari daerah-daerah karena dua (2) tuntutan selain kelangkaan BBM bukan menjadi kewenangan dari DPRD, jelas Giri.

Baca juga :  Gubernur Deru Gelar Open House di Kediaman Pribadi 

Giri menambahkan bahwa kewenangan DPRD tidak bisa mempengaruhi kebijakan pusat kecuali oleh DPRD RI yang bisa memanggil PLN, Pertamina, dan kementerian keuangan yang menaikkan ketiga hal tersebut.

sementara itu, menyikapi aksi mahasiswa tersebut ketua DPD Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sumatera Selatan Tumpal Simare mare mengungkapkan bahwasanya BBM yang naik  itu non-subsidi dan bkan yang subsidi “BBM non-subsidi sudah biasa naik atau turun harganya, mulai dari PertamaxDex, Pertalite, Dexalite. nanti juga ada masanya harga BBM non-subsidi tersebut turun sesuai dengan harga minyak dunia,” jelasnya.

Baca juga :  Jelang Asian Games, Gubernur Alex Makin Gencar Sosialisasikan Asian Games

“Masyarakat kan bisa memilih, antara BBM yang subsidi maupun non-subsidi sesuai dengan kemampuan, disamping itu juga kenaikan BBM non-subsidi sebenarnya tidak mempengaruhi biaya transportasi publik,” pungkasnya.


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita