oleh

Gubernur Ajukan 6 Raperda Baru

Kolom:Peristiwa|4 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum maka segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya suatu tatanan yang tertib antara lain di bidang peraturan perundang-undangan (produk hukum daerah).

“Peraturan daerah merupakan aturan hukum yang paling dekat dan paling bersentuhan langsung dengan kehidupan dan kepentingan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan materi muatan/substansi dari peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Baca juga :  MKGR Kota Palembang Kembali Di Hidupkan Yang Sempat Redup

Demikian disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dalam sidang paripurna ke XXII dengan agenda Penjelasan Gubernur Sumatera Selatan Terhadap 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Jum’at (13/01).

Disamping itu lanjut Alex, mengingat peraturan daerah merupakan sub sistem atau bagian dari kerangka sistem hukum nasional maka pengaturan substansinya harus dapat memperkuat sendi-sendi negara kesatuan berdasarkan konstitusi, sendi kerakyatan (demokrasi) dan sendi kesejahteraan sosial.

“Dalam perkembangan dunia modern yang serba cepat, kegitatan-kegiatan pembangunan tentu tidak dapat menunggu sampai dengan terciptanya sistem hukum yang komprehensif. Pembangunan menuntut segera adanya aturan-aturan hukum yang melandasi segala kegiatannya termasuk hal-hal baru yang ditimbulkan oleh pembangunan.” Paparnya

Baca juga :  Diskominfo Turut Sosialiasikan Pembubaran Ormas

Berkaitan dengan hal tersebut maka menurut Alex, produk hukum yang diperlukan saat ini adalah peraturan yang akomodatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika pembangunan yang terus berubah dan berkembang. “Oleh karena itu produk hukum yang dibuat harus mampu mengakselerasi perubahan, kebutuhan pembangunan, dan lentur terhadap munculnya tuntutan kebutuhan hukum masyarakat yang senantiasa terus berkembang dan dinamis.” Tegasnya

Adapun 6 (Enam) Raperda yang di jelaskan oleh gubernur adalah sebagai berikut :
1.    Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak.
2.    Raperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
3.    Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
4.    Raperda Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
5.    Raperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2035.
6.    Raperda Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

Baca juga :  Armansyah : Sampah Sistem Kue Lapis

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita