oleh

Gubernur Keluarkan Unek-Unek Terkait DBH di Hadapan Tim Banggar DPR RI

Kolom:Peristiwa|0 kali dilihat
NuansaKita – Palembang : Sejumlah unek-unek dilontarkan Gubernur Sumsel Herman Deru saat menerima kedatangan Pimpinan dan Anggota Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam rangka menghimpun masukan, saran dan rekomendasi tentang kebijakan penerimaan, pengalokasian dana transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN di Pemprov Sumsel, Kamis (28/11).

 

Selain menekankan soal besaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk DBH yang masih kurang bayar di beberapa kabupaten, Ia juga meminta agar rumusan penentuan DBH kabupaten/kota di Sumsel lebih diperjelas.

 

“Sumsel ini kita tahu punya SDA yang lengkap. Kita punya minyak, gas, deposit batubara bahkan gas konon sangat besar di dunia. Kalau untuk Provinsi dana transfer itu tepat waktu dan jumlah. Tapi di kabupaten/kota belakangana ada keluhan soal kurang bayar yang nilainya miliaran tidak sesuai PMK sehingga menyulitkan daerah. Nah untuk masalah ini tolong  kejelasannya,” paparnya.

 

Terkait kedatangan rombongan ini ke Sumsel, ia mengaku sangat beruntung. Terlebih dalam tim banggar itu sedikitnya ada 7 orang putra daerah Sumsel. Sehingga Ia bisa puas mengeluarkan unek-uneknya se-transparan mungkin. Kehadiran rombongan ini juga diakuinya sangat membantu dalam bertukar info dan menyampaikan unek dan aspirasi pada DPR RI tanpa harus datang ke Jakarta.

“Pesan khusus saya yang pertama adalah tentang bagi hasil. Tadi wakil dari Dirjen Perimbangan Pak Putut sudah menjelaskan bahwa DBH tahun 2019 masih bedah kertas tentang rumusan untuk pembagian ke daerah. Kita minta ini diperjelas. Kedua soal PBB perkebunan, selama ini PBB perkebunan itu tidak masuk ke provinsi maupun kabupaten. Padahal lahan yang digunakan punya kita ini juga menjadi pertanyaan,” tambahnya.

Baca juga :  Gubernur Sumsel Membuka Temu Akbar Alumni UIN

Tak hanya membahas soal kurang bayar transfer ke kabupaten/kota, kesempatan itu juga tak disia-siakan HD untuk menyoroti soal kejelasan bagi hasil dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Sumsel namun masih menggunakan NPWP Jakarta.

“Berulang kali saya membahas ini. Karena bagi hasilnya kita tidak dapat apa-apa karena mereka pakai NPWP pusat. Padahal jelas mereka beroperasi di Sumsel,” jelas dia.

Saat ini dikatakannya secara umum, Sumsel tergolong Provinsi yang cukup tua di Indonesia karena berhasil melahirkan empat Provinsi baru Babel, Lampung, Bengkulu dan Jambi. Adapun pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional dan tinggi di Sumatera.

Baca juga :  Gubernur Minta Karang Taruna Jadi yang Terdepan Sosialisasikan Asian Games ke Masyarakat

“Pertumbuhan ekonomi terbaik di Sumatera itu modal dasarnya karena Sumsel zero konflik meski heterogen daru 9 suku besar serta ada Jawa dan bali. Kuncinya selain menjaga stabilitas keamanan juga perlu konektivitas antar seluruh kabupaten/kota di Sumsel,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal SAg mengungkapkan kedatangan mereka ini kali ini dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas DPR melakukan pengawasan tentang apa yang harus kita lakukan terutama di bidang keuangan dan transfer ke daerah dan dana desa.

Baca juga :  Warga Desa Mendatangi Kantor DPRD Sumatera Selatan
“Selama ini kita evaluasi di Badan Anggaran dari prosesnya mulai dari kriteria, kemudian juklak dan juknis dan proses transfer. Makanya sangat sayang sekali kalau Bupati Walikota tidak datang. Karena jika mereka ingin menyampaikan masalah langsung ke Jakarta kita kadang sulit bertemu  karena keterbatasan waktu waktu,” ungkap dia.
Pada kesempatan ini, lanjut Cucun, pihaknya juga melihat tadi soal DBH dimana penghasil migas Sumsel sangat luar biasa. Semestinya DBH yang kembali pada Sumsel juga harus jelas dan transparan rumusannya seperti apa. Sehingga apa yang dihasilkan Sumsel berdampak pada pembangunan di Sumsel. “Jadi bukan mereka saja yang mengirim hasil ke pusat tapi Sumsel juga harus menerima hasil itu,” tukasnya. Rip

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita