oleh

Hadiri Paripurna XXVI DPRD Sumsel, HDMY Minta Semua Rapatkan Barisan

Kolom:Peristiwa|3 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Gubernur Sumsel, Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya untuk pertama kalinya sejak dilantik menghadiri Rapat Paripurna Istimewa XXVI DPRD Sumsel, dalam rangka Penyampaian Pidato Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Masa Jabatan 2018-2023, Senin (08/10).

Dalam pidatonya Mantan Bupati OKU Timur dua periode ini meminta semua pihak segera merapatkan barisan untuk bersinergi membangun Sumsel dengan Visi Provinsi Sumsel 2018-2023 ‘Sumatera Selatan Maju untuk Semua’.

Selain mengentaskan angka kemiskinan sampai di bawah angka nasional, HD berharap sinergi ini juga mampu mempertahankan capaian kinerja pembangunan yang sudah baik.

“Kita harus bekerja keras lagi untuk mengejar ketertinggalan kita pada capaian kinerja beberapa indikator makro yang belum maksimal,” tegas dia.

Mengenai pemahaman visi Sumsel Maju untuk Semua terdiri dijelaskan Gubernur HD terdiri dari 4 makna di antaranya yakni keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasik-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat.

Baca juga :  Gubernur Minta BPK Edukasi Semua OPD di Sumsel

Sumsel Maju untuk Semua juga menggambarkan kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal disamping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan pro-rakyat, pro-lingkungan dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.

“Untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki 5 misi salah satunya yaitu membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan yabg didukunh sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan,” jelasnya.

Misi lainnya yaitu meningkatkan kualitas SDM baik laki-laki maupun perempuab yang sehat berpendidikan, profesional, kemudian mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas koruosi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabikitas yang didukung aparatur pemerintahab yang jujur, berintegritas, profwsional dan responsif.

Baca juga :  Stand UP2K PKK Sumsel Juara Satu se-Indonesia

Kemudian membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guba percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, seera mewujdukan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah. Misi terkahit yakni meningkatkan kehifuoan beragana, dan budaya untuk membangin karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.

“Kami berusaha mengakomodir semua, sehingga tidak ada yang terabaikan,” singkat Gubernur HD.

Deru juga mengtakan, masing-masing misi tersebut telah dijabarkan ke dalam beberapa program kerja. Misalnya soal membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan dilakukan dengan program kerja pengembangan ekonomi kreatif di sektor jasa dan industri kecil dan menengah, lalu pengembangab kawasan komoditas/sektor unggulan berbasis potensi sumber daya lokal serta membangun infrastruktur dalam mempercepat pembabgunan perekonomian rakyat.

Baca juga :  Nasrun Umar: Sumsel Wujudkan Satu Data Kependudukan

Sedangkan untuk meningkatkan kuakitas SDM baik laki-laki maupun perempuan yang sehat berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan direalisasikan denga program merja seoerti menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas melalui revitalisasi sarana dan tenaga kesehatan. Kemudian memfasilitasi dokter keluarga mandiri.

Sementara itu program kerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bebas korupsi, kolusi fan nepotisme dilakukan dengan membangun hubungan administrasi pemerintah yang lebih harmonis dengan Bupati/Walikota se-Sumsel sebagai bagian dari oroses reformasi birokrasi.

“Kami akan menjabarkan visi dan misi tersebut secara lebih detil dan terukur yang akan dicapai selama 5 tahun dalam RPJMD provinsi Sumsel 2018-2023. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamankan bahwa RPJMD harus telah ditetapkan 6 bulan setelah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur. Untuk itu kami mohon dukungan dan kerjasama ya agar RPJMD dapat diselesaikan tepat waktu,” tukas dia. Rip


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita