oleh

Integrasi Jamsoskes Sumsel Semesta Ke BPJS Tergantung Gubernur

Kolom:Peristiwa|14 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan Giri Ramanda N. Kiemas mengatakan integrasi Jamsoskes Sumsel Semesta kedalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah kewenangan kepala daerah yaitu tergantung pilihan politik gubernur Sumatera Selatan.

Hal itu disampaikan Giri Ramanda saat menjadi nara sumber dalam acara dialog publik dengan tema Harapan dan Tantangan Integrasi Jamkesda Ke JKN-BPJS, di aula kantor DPD RI Jakabaring,  (13/11)

Menurut Giri Ramanda, Program Jamkesda Sumsel berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsoskes Sumsel Semesta dan Pergub No. 23 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jamsoskes Sumsel Semesta.

Ketika kita masih menggunakan Jamsoskes Sumsel Semesta kita bisa membiayai sendiri karena kita menghitungnya per orang hanya lima ribu rupiah tapi kalau kita ikut dengan JKN dan tetap dengan program berobat gratis artinya butuh 23 ribu dikali 4 juta artinya kita butuh 92 miliar per bulan dikali 12 berarti kita butuh 1 triliun. Kalau kita masih ingin membiayai seluruh masyarakat Sumsel berobat gratis.

Baca juga :  Keluarga Korban Pilot pesawat Heli Bell 412 Asal Sumsel Belum Terima Kabar

Dengan anggaran sebesar itu pemprov Sumsel tidak akan mampu. Apakah Sumsel sanggup membiayai dan jawabannya menurut saya tidak. Imbuhnya

Menurut Giri, tinggal lagi sekarang bagaimana kebijakan politik dari gubernur apa yang akan di ambil, apakah kita tetap dengan berobat gratis dengan membiayai seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang tidak tercover di jaminan kesehatan nasional atau kita pilih jalan yang lebih rasional.

Kita membiayai sebagian masyarakat, artinya masyarakat pra sejahtera, miskin sudah ditanggung oleh BPJS, kita tambahkan lagi masyarakat yang menengah kebawah artinya sekitar pembiayaan 1 sampai 2 juta penduduk.

Akan tetapi masih ada 2 juta penduduk Sumsel yang tidak tercover program ini. Oleh sebab itulah ini yang nanti menjadi pilihan-pilihan politik kepala daerah. Bagaimana mensiasati kebutuhan anggaran ini. Harap ketua DPRD termuda se Indonesia itu.

Baca juga :  Wagub Buka Resmi Pesantren Ramadhan

Anggaran kita tahun 2016, secara angka adalah 7,8 triliun. Undang-undang menyatakan bahwa kita wajib menyediakan 10% untuk kesehatan artinya 780 miliar. Kalau kita mengcover seluruhnya untuk jaminan kesehatan nasional ini, masih lebih dari 10%.

Kalau saat ini dengan program Jamsoskes Sumsel Semesta tahun 2017 dalam KUA-PPAS 2017 kita sudah mengalokasikan 10,2% APBD Sumsel untuk kesehatan. Artinya kita sudah memenuhi syarat undang-undang dengan sejumlah 200 miliar, 250 miliar digunakan untuk belanja Jamsoskes Sumsel Semesta.

Kembali kepada pilihan politik, kalau kami DPRD Sumsel tidak mempermasalahkan apapun pilihan politik yang akan diambil oleh kepala daerah. Karena yang kita butuhkan adalah kepastian dari kepala daerah untuk memilih posisi yang baiknya dimana. Apakah akan full mengcover seluruh masyarakat Sumsel ataukah kita hanya menjangkau masyarakat menengah kebawah, dan mendorong masyarakat menengah keatas untuk ikut dalam program JKN.

Baca juga :  Kepala Daerah Diminta Proaktif Tagih CSR Perusahaan

APBD kita cuma 7,8 triliun, kita tidak lagi provinsi kaya raya, ya, kita tidak lagi provinsi kaya raya. Salah kalau kita sekarang kaya raya. Kita kehilangan tahun ini 673 miliar dari dana bagi hasil. Tahun sebelumnya kita hilang 500 miliar.

Kenapa dua tahun terakhir ini kita kehilangan 1,2 triliun dari dana bagi hasil. Karena Sumsel adalah daerah penghasil minyak dan gas. Ketika harga minyak turun dari harga 100 dollar per barrel menjadi 35 dollar per barrel, turunlah APBD Sumsel. Ungkap Giri Ramanda. (sibawaihi)


Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita