oleh

Joko Siswanto : Berantas Pungli Bukan Hanya Bicara Belaka, Melainkan Tindakan Nyata

Kolom:Peristiwa|10 kali dilihat

NuansaKita – Palembang : Pengamat Politik Sumatera Selatan, Joko Siswanto menanggapi kebijakan memberantas pungutan liar (pungli) diseluruh lapisan masyarakat dan instansi pemerintah.

Menurutnya, dibutuhkan integritas dan komitmen penuh serta manusia setengah dewa untuk mewujudkan kebijakan pemberantasan pungli tersebut. Oleh karena itu, jika Presiden Jokowi tidak ingin kehilangan wibawa dengan kebijakan yang ia buat, tentu harus dibuktikan dengan tindakan bukan hanya sekedar bicara.

“Dulukan sudah ada kebijakan seperti ini dan yang muncul adalah pencitraan, kalau pemerintah mau wibawa di masyaraakat harus benar benar di wujudkan dengan tindakan bukan hanya nilai uangnya tetapi harus perilaku nya yang diubah,” ujar Joko yang merupakan Rektor Universitas Taman Siswa pada awak media saat diwawancarai di Hotel Daira, Rabu (26/10).

Baca juga :  Mapala Gema Persada Bersihkan Sungai Aur

Menurutnya, kebijakan pemberantasan pungli ini selaras dengan revolusi mental dengan cara mindset dan cara berperilaku serta berpikir agar bisa mengedepankan nilai moralitas dan menghargai nilai-nilai hukum positif.

“Kemajuan harga diri suatu bangsa terletak terhadap apa yg telah menjadi kesepakatan, tetapi kelemahan yang jita hadapi saat ini.adalah sistem aturan, pejabat, aparat dan budaya hukum yang belum bekerja maksimal,” kata dia.

Mungkin dari sisi aturan sudah bagus, sambung Joko, namun dari sisi aparat moralnya masih belum terlalu baik. “Contohnya dari hal kecil, banyak yang melanggar lalu lintas, apalagi dengan kebijakan dan aturan lainnya,” jelasnya.

Baca juga :  Kunto Siap Presentasikan Bios 44 di Kancah Internasional

Diakui Joko, kebijakan pemberantasan pungli juga harus didukung oleh masyarakat juga diiringi dengan kebijakan lainnya

“Misalnya jika gaji pegawai kurang mencukupi pemerintah harus membuat kebijakan untuk menaikkan gaji, agar pungli tidak terjadi dan yang tidak kalah penting adalah pengawas,” ungkap Joko.

Selain itu, pemerintah mempunyai lembaga pengawas setiap instansi pemerintah yakni Inpektorat, namun hingga kini kinerjanya belum maksimal. Hal ini terbukti dengan masih adanya kasus pungli dilingkungan pemerintah.juga masyarakat.

Oleh karena itu, untuk memberantas pungli dibutuhkan masyarakat setengah dewa, utamanya PNS dari pimpinan terbawah yakni eselon empat. “Jadi mereka punya integritas dan komitmen untuk mengawasi anak buahnya, jika dari lini terbawah sudah komit dan siap mengawasi pungli maka tidak akan terjadi pungli,” tutupnya. (juwita).

Baca juga :  Kerja Konkrit Gubernur Ini Jadi Inspirasi Walikota Lubuklinggau 

Penulis : | Editor : Tumpal Simaremare

Kabar Berita